Puluhan Kelompok sengketa Tanah se-Jember, Mengadu Ke Komisi A DPRD JemberTim Verifikasi Distribusi Tanah Ketajek dinilai tidak aspiratif bahkan sudah melenceng dari fungsinya. Namun Pemkab Jember tidak mengambil sikap apapun mengenai persoalan tersebut. Sementara pungutan (http://sdinpers45.wordpress.com/2010/03/29/modus-lama-penipuan-atas-warga-%E2%80%93-kasus-tanah-ketajek/) yang dilakukan oleh ”Oknum Tim Verifikasi Distribusi Tanah Ketajek semakin Tak Terkendali.
Untuk menghentikan persoalan tersebut, Ketua KOMPAK P Waroh bersama-sama kelompok yang sernasib seperti; kelompok yang sedang bersengketa dengan Perhutani, PTPN, PDP dan TNI. Yaitu Ketajek (477,84 Ha), Curahnongko (332 Ha), Nogosari (372,5 Ha), Karangbaru (91 Ha), Mandigu (395,16 Ha), Pondokrejo (357,69 Ha), Curah Takir (196 Ha), Wirowongso (122 Ha), Sukorejo (292,07 Ha), Nogosari seluas (372,5) dan kasus-kasus tanah yang lain yang di dampingi oleh Srikat Tani Independen (SEKTI) Jember, mengadu kepada Komisi A DPRD Jember Untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok.
Tak terkecuali Pak Waroh, Kehadirannya di Gedung DPRD Jember mengharap Agar ”Tim Verifikasi Distribusi Tanah Ketajek Ditinajau ulang” dan menindak tegas oknum yang mengatasnamakan Tim Verivikasi Distribusi Tanah Ketajek yang melakukan pungutan liar kepada rakyat yang akan menerima tanah. Namun harapkan warga Ketajek yang tergabung dalam KOMPAK, sirna. Ironis sekali Ketua komisi A Jupriadi saat menemui perwakilan kelompok kasus tanah se-Jember menilai bahwa persoalan tanah ketajek dianggap sudah selesai.
Sampai berita ini diturunkan, Tim Verifikasi Distribusi Tanah Ketajek yang informasinya diketuai oleh Supardjo (MKK), belum juga di evaluasi oleh Pemkab Jember. Dan Oknum Tim Verifikasi Distribusi Tanah Ketajek yang melakukan pungutan terhadap warga yang dijanjikan akan mendapatkan tanah juga belum juga ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
