Untuk mendinamisir anggotanya, WR sebagai kepala suku KOMPAK mencoba keberuntungan di tahun 2004, warga masyarakat desa lereng selatan pegunungan Hyang Argopuro berinisiatif membentuk kelompok tani hutan bernama Rengganis dan dalam kaitan ini mengadakan perundingan dengan pihak perhutani . Visi dari kelompok Rengganis adalah mewujudkan kelestarian hutan dan membentuk rimba sebagai hutan yang berdampak sosial. Maksudnya, pengelolaan dan penghijauan hutan harus juga mempunyai nilai manfaat bagi kehidupan masyarakat desa hutan. Karena sebelumnya pengelolaan hutan oleh Perhutani tidak banyak memberikan manfaat bagi kehidupan petani hutan. Kini posisi kelompok Rengganis mencoba mendesak Perhutani agar mampu bekerjasama bagi-bagi manfaat dalam pengelolaan hutan.
Sampai di tahun 2005, kelompok petani hutan Rengganis bekerjasama dengan Perhutani. Konsep yang ditawarkan Perhutani dengan model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Membentuk sebuah Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang diberi nama LMDH Rengganis. Keputusan membentuk LMDH diterima oleh masyarakat Ketajek dan bagi KOMPAK hal ini merupakan sebuah langkah taktis strategis untuk menanggulangi kemiskinan (petani tanpa tanah garapan) sekaligus melestarikan hutan terutama hutan lindung dengan aneka tanaman buah-buahan
Hal ini untuk mengatisipasi kegiatan masyarakat merusak hutan. Maka dalam keputusan rapat masyarakat Ketajek, WR menghimbau pada anggotanya untuk mendukung kegiatan Ketua terpilih Rengganis yaitu Holil.Sebagai pemuda yang energik dan keinginan untuk terus belajar Holil merasa tertantang atas kepercayaan yang diberikan padanya. Ketika organisasi ini berjalan nampak perubahan dalam cara kerjanya, lebih cepat dan mampu menghasilkan pendapatan bagi masyarakat Ketajek dan sekitarnya. Sehingga agenda rapat dan pertemuan sudah bukan menjadi soal lagi, karena dapur mereka tetap ngebul meskipun ditinggal pertemuan demi memperjuangkan hak atas tanahnya.WR menceritakan bagaimana perjuangan petani terus memaksakan tuntutannya kepada pihak PDP pada akhir tahun 1999 masa-masa berakhirnya HGU PDP , Pemda Jember pun tidak berdiam diri. Pihak manajemen PDP menyiapkan sekitar 125 preman yang dari lingkungan perkebunan dikerahkan sebagai penjaga keamanan kebun. Apalagi bulan Januari 2000, merupakan masa untuk mengawal panen kopi. Bahkan menurut pengakuan salah seorang preman yang sempat bergabung taskforce keamanan, pihak PDP menjanjikan Rp 40 juta bagi kepala keamanan, kalau panen kopi berhasil. Agaknya peluang terjadinya konflik terbuka antara petani Ketajek dengan PDP semakin terbuka.
Apalagi HGU bagi PDP Ketajek akan berakhir bulan Desember 1999. Tentunya kedua pihak akan ngotot mempertahankan kemauannya. Tergantung pada pemerintah pusat. Apakah HGU bisa diperpanjang, sedang salah satu syarat perpanjangan HGU adalah tidak adanya klaim pemilikan atas tanah yang diajukan. Longmarch masyarakat ketajek menuju besaran, kurang lebih hamper satu kilo panjangnya, mereka terbagi dua rombongan, pertama dari pimpinan WR dari desa pakis dan yang kedua pimpinan Pak Yahyun dari desa Karang kebon. Persiapannya mulai 02.00 wib, berserta perelngkapan oncor dan bekal makan dan minum. Aksi ini bertujuan bahwa rakyat ingin tanah itu tidak diperpanjang oleh BPN pusat. Bahwa rakyat perjuangan tanah Ketajek telah menguasai tanah yang disengketakan. Pas 06.30 wib rombongan mencapai pintu gerbang dan memasuki wilayah besaran perkebunan PDP Ketajek.
Rakyat menyatakan statement bahwa mereka menolak perpanjangan oleh BPN terkait masalah HGU PDP yang mereka sengketakan. WR memberikan peringatan agar tidak bentrok, karena pihak keamanan banyak yang saudara sendiri, kita semua akan merugi. Yang penting kita sudah menguasai tanah Ketajek, ketika HGU PDP itu habis masa berlakunya. Kemudian dapat beberapa harinya setelah aksi damai pendudukan Ketajek, beberapa perwakilan KOMPAK mendatangi BPN Jember untuk menyatakan keberatan perpanjangan HGU PDP Jember.
