Deputi Riset dan Kampanye KPA Iwan Nurdin |
Sepanjang tahun 2012 saja
telah terjadi 198
konflik agraria dengan jumlah korban rakyat mencapai 141.915 keluarga. “Ini membuktikan bahwa selama
ini konflik sangat terkait dengan kejahatan korupsi berupa penyuapan dan
akrobat hukum lainnya,” Demikian ungkap Deputi Riset dan Kampanye
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin, Kamis (27/12) di Jakarta
Pasalnya Kepala daerah selaku pejabat Menurut
Iwan, yang
berwenang memberikan izin pengelolaan atas lahan di wilayahnya, rentan disuap
oleh pengusaha. Pada akhirnya, rakyat yang tak memiliki akses apalagi modal,
menjadi korban paling nyata dari praktik kongkalikong pengusaha dengan kepala
daerah.
Pada tahun ini terkuak pula konflik agraria sangat erat
kaitannya dengan tindak pidana korupsi, khususnya penyuapan. Iwan mencontohkan,
pada kasus suap terhadap Bupati Buol Amran Batalipu yang dilakukan pengusaha
Siti Hartati Murdaya agar perusahaan perkebunannya mendapatkan hak guna usaha,
terlihat jelas bagaimana pemilik modal bisa dengan mudah mendapatkan
pengelolaan lahan dengan menyuap kepala daerah.
Akibatnya,
rakyat selalu menjadi pihak yang dikalahkan setiap kali terlibat konflik
agraria dengan pemilik modal. Di sisi lain, pemerintah pun tak pernah
berkomitmen membela rakyat karena disuap pengusaha.