Mari Kita sukseskan Pemilihan Umum Legislatif DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada 9 April 2014. Kenali Calon Anda Terlebih Dahulu Sebelum Menjatuhkan Pilihan."


Sabtu, 09 Februari 2013

Aliansi Jurnalis Independen, Nyatakan Tak Terlibat Dalam Peringatan HPN Di Jember


Dewan Pers Diminta Mengkaji Ulang Penetapan HPN

Aliansi Jurnalis Independen
Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. AJI Jember Jawa Timur tidak akui dan ikut memperingati tanggal 9 Februari sebagai HPN. Pasalnya Hari itu merupakan Hari Lahirnya PWI, karenanya tidak bisa dijadikan rujukan HPN.

Walaupun dalam baliho ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) di sudut timur kantor Pemerintah Kabupaten Jember, tercantum logo Aliansi Jurnalis Independen (AJI), namun AJI sama sekali TIDAK mendapat pemberitahuan dari panitia acara itu (Bagian humas Pemkab Jember dan PWI Perwakilan Jember)

Demikian siaran Pers nomor: B.89/AJI-Jbr/II/13 tertanggal, 9 Februari 2013 yang ditandatangani Ketua dan sekretarisnya Ika Ningtyas dan Zumrotun Solicha. Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa sebagai bagian dari organisasi profesi AJI, tidak mengakui dan ikut memperingati tanggal 9 Februari Hari Pers Nasional (HPN).

Karena tanggal 9 Februari dinilai bukan tanggal yang tepat untuk ditetapkan sebagai HPN, pasalnya tanggal itu adalah hari lahirnya organisasi wartawan PWI (9 februari 1946). Untuk itu AJI menegaskan kepada seluruh jurnalis dan publik AJI kota Jember sama sekali TIDAK TERLIBAT dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kabupaten Jember maupun di kota-kota lain.

Namun demikian AJI masih menghargai ucapan selamat dalam baliho itu dari Pemerintah Kabupaten Jember dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-67.

Dewan Pers Diminta Mengkaji Ulang Penetapan HPN
Setidaknya ada tiga fakta sejarah yang diungkapkan dalam penolakan HPN: Penetapan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional diputuskan melalui Surat Keputusan Presiden No. 5/1985. Jadi, peringatan Hari Pers Nasional ternyata baru dimulai pada tahun 1985. Padahal, kebangkitan pers nasional sudah berlangsung ratusan tahun sebelumnya.

Pada tahun 1744-1746 terbit koran 'Bataviasche Nouvelles' di Jakarta. Kemudian pada tahun 1900, Abdul Rivai sudah menerbitkan koran berbahasa melayu, Pewarta Wolanda. Lalu, pada tahun 1902, Abdul Rivai kembali menerbitkan koran berhasa Melayu: Bintang Hindia. Berikutnya, Koran Medan Prijaji, yang dinahkodai oleh Tirto Adhi Suryo terbit 1 Januari 1907.

Ditetapkannya hari lahir PWI sebagai HPN saat itu juga sarat kepentingan kekuasaan. Pemerintah menetapkan 9 Februari sebagai HPN atas lobi-lobi Menteri Penerangan, Harmoko, yang juga menjabat Ketua Umum PWI. Saat Orde Baru, PWI menjadi satu-satunya organisasi wartawan dan menjadi alat kekuasaan untuk membungkam kemerdekaan pers.

Dalam sejarah, PWI bukanlah organisasi wartawan pertama di Indonesia. Pada tahun 1914, Mas Marco Kartodikromo  sudah mendirikan Inlandsche Journalisten Bond (IJB). Organisasi wartawan lain sebelum PWI adalah Sarekat Journalists Asia (1925), Perkumpulan Kaoem Journalists (1931), dan Persatoean Djurnalis Indonesia (1940).

Karenanya, AJI kota Jember mendesak pemerintah dan Dewan Pers untuk mengkaji ulang sekaligus merevisi penetapan Hari Pers Nasional sesuai fakta sejarah yang benar. Pemerintah bersama sejarawan dan organisasi wartawan harus merumuskan kembali HPN sesuai dengan patokan sejarah pers yang benar karena pembelokan sejarah, hanya akan melahirkan bangsa-bangsa yang tersesat.

Untuk itu AJI kota Jember meminta pemerintah untuk mencabut Surat Keputusan Presiden No. 5/1985 tentang penetapan HPN pada tanggal 9 Februari. (eros)

Berita Terkait Politik dan Hukum

Tidak ada komentar:

Sedia Albumin Plus, Madu Albumin, Madu Mengkudu, VCO & Asap Cair