"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Sunday, June 16, 2013

Kenaikan Harga BBM, Semakin Menyesengsarakan Rakyat

“Nuansa Politis dan Aroma Pencitraan Menyongsong Pemilu 2014”
(Oleh : En Jacob Ereste)*

En Jacob Ereste
Jakarta, MAJALAH-GEMPUR.Com. Akibat rencana kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), sejunmlah harga bahan pokok di sejumlah pasar local sudah menggeliat naik. Kebijkan ini dikhawatirkan akan membuat rakyat kecil semakin susah.

Kenaikan harga bahan pokok tak ubahnya seperti monster yang siap mencekik leher rakyat kecil. Artinya, baru wacana saja, sudah berdampak buruk.Bagaimana ketika harga BBM benar-benar dinaikkan?.

Untuk menjalani hidup sehari-hari saja, sulitnya sudah minta ampun, apalagi kalau dinaikan. Karenanya berbagai pihak mendesak agar pemerintah membatalkan kenaikkan harga BBM. Pasalnya, akibat dari kenaikan beban biaya angkutan barang yang dibawa dari sentra industry petani menuju pasar disekitarnya mengalami kenaikan, maka dengan sendirinya harga barang yang bersangkutan akan dinaikkan untuk menutupi ongkas tambahan dari kebiasaan semula.

Demikian juga dengan tingkat upah buruh yang semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari akibat kenaikan berbagai harga barang kebutuhan yang diperlukan sehari-hari, maka biaya ekstra yang harus dikeluarkan pun semakin bertambah besar.

Celakanya, dalam gejolak harga barang pokok dan kebutuhan lainnya yang terus meninggi harganya itu, penghasilan kaum buruh dari upah maupun kerja lembur yang diperoleh semakin sulit menjangkau kebutuhan yang diperlukannya setiap hari. Termasuk ongkos maupun sewa kamar kontrakan, sekalian pembayaran listrik  atau biaya makan dan minum yang ikut menggeliat harganya itu. Akibatnya, kepanikan massal bisa terjadi.  Kepanikan umum ini gampang tersulut oleh masalah-masalah kecil yang berakibat vatal.

Dalam rangkaian kepanikan masyarakat yang sangat mungkin  dapat meluas ini, biasanya dibarengi oleh kenaikan tingkat kejahatan akibat tekanan ekonomi yang semakin menjepit. Indikatornya, tingkat kejahatan mulai menggejala muncul dimana-mana.

Model kejahatan pun terus berkembang dalam bentuknya yang baru. Mulai dari dunia maya – beragam bentuk penipuan – harus diwaspadai acamannya yang dapat menjadikan rakyat sebagai korban. Copet di bus kota, maling di kampung-kampung, ragam penipuan yang semakin marak diperkotaan, adalah akibat lansgung maupun tidak langsung dari himpitan ekonomi yang semakin mendera masyarakat umum.

Apalagi pemeintah sendiri yakin bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat terutama untuk kelompok miskin dan hampir miskin. Sebagai penggantinya, Pemerintah memang telah mempersiapkan program kompensasi yang akan diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga dengan total anggaran sebesar Rp 30,1 triliun. (Plasadana – 28 Mei 2013)

Artinya, harga BBM bersubsidi dapat dipastikan naik, meskipun pemerintah masih terkesan ragu-ragu melakukannya. Minimal dengan menunda waktu kenaikan harga BBM dari saat yang direncanakan semula – pada April 2013 dapat dipastikan harga BBM akan naik. Kecuali ada hal-hal yang cukup mendasar untuk dijadikan alasan mengurungkan naik kenaikan harga BMM tersebut.

Dalam konteks inilah, dialog langsung Presiden SBY dengan kaum buruh menjelang peringatan May Day 2013 dapat dijadikan acuan. Dialog antara kuam buruh dengan presiden merekomendasikan agar harga BBM tidak naik Pada tahun 2013.  Pertimbangan dan alasan bagi kaum buruh jelas terpapar dan rinci berikut akibatnya yang akan dihadapi bersama selurh rakyat Indonesia.

Lantaran kaum buruh sendiri telah mengisyarat, akibat kenaikan harga BBM yang tetap dipaksakan itu, kelak akan mengancam kedudukan presiden sendiri bisa terjungkal. Karena kaum buruh pasti akan diikuti oleh rakyat kebanyakan -- akan bereaksi keras untuk mencegah kenaikan harga BBM dengan cara apapun. Sementara Presiden SBY sendiri terlanjur mengganggap pihak manapun yang berupaya mencegah kenaikan harga BBM adalah musuh pemerintah.

Setidaknya bagi kalangan politisi, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, dinilai telah menempatkan semua kelompok masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM menjadi musuh negara.

Pendapat ini dinyatakan secara resmi oleh Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy. (JAKARTA, RIMANEWS- Thu, 12/04/2012 : Al Habsy: SBY Telah Tempatkan Rakyat Penentang Kenaikan BBM Sebagai Musuh Negara) "Saya kira, itu statement yang tak elok," kata Aboe Bakar menyikapi pernyataan Yudhoyono pada rapat internal Partai Demokrat yang dirilis secara meluas oleh sejumlah media massa.

Dalam rapat internal itu, Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina PD menyebut partai politik yang menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bukan untuk kepentingan rakyat, adalah mereka yang menginginkan dirinya bersama Partai Demokrat jatuh setelah negara collaps, karena negara harus menanggung beban subsidi BBM yang semakin membengkak jumlahnya.

Begitu pula dengan parpol yang setuju harga BBM naik namun menolak program bantuan langsung tunai kepada rakyat.  Karena pada akhirnya, rakyat akan marah, bukan saja karena kenaikan harga BBM saja, tetapi juga akan menuntut pemerintah memberi bantuan langsung tunai.

Kesan terhadap rencana kenaikan harga BBM yang dipaksakan ini, konsekuensinya mengundang pendapat para politisi  memandangnya sarat dengan nuansa politis. Pada satu sisi pemerntah ingin memperoleh sejumlah uang dari upaya menekan tangguang dana subsidi terhadap BBM, sedangkan pada pihak lain, pemerintah  --dengan partai unggulannya–  dilpandang ingin mendulang pencitraan guna menghadapi Pemilu 2014 mendatang. Inilah alasan sejumlah politisi yang melihat upayamenaikkan harga BBM oleh pemerintah – yang nota bene terkesan dipaksakan itu – dari sudut pandang yang lain.

Ikhwal program khusus yang akan dilakuan pemerintah – yang ditengarai banyak pihak untuk mendulang pincitraan terkait untuk persiapan Pemilu 2014 -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan empat program khusus sebagai mitigasi untuk mengatasi akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pertama, pemerintah akan memberikan tambahan 3 bulan alokasi beras bagi 15,5 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan harga jual Rp.1.600/kg dan maksimal pembelian sebanyak 15 kg. Untuk program ini ia memaparkan scenario pendidistribusiannya akan dilakukan pada bulan Juli dan September 2013 dengan alokasi anggaran dana sebesar 4,3 triliun.

Kedua, pemrintah akan menambah nilai bantuan untuk program keluarga harapan (PKH) menjadi Rp.1,8 juta untuk 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin. Alokasi anggaranya mencapai Rp.700 miliar.

Sedangkan program ketiga, pemerintah akan  memperluas program Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk anak SD, SMP, dan SMA menjadi 16,6 juta siswa. Untuk program ini total anggarannya mencapai angka  Rp.7,5 triliun. Lalu program 

keempat, adalah menciptakan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dengan alokasi sebesar Rp.150 ribu setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) selama 5 bulan dan akan disebar ke 15,5 juta RTS. Hingga total anggaran untuk program ini sebanyak Rp.11,6 triliun.

Kecuali itu, menurut Armida Alisjahbana,  pemerintah akan membuat program-program pembangunan infrastruktur, seperti  Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP), Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM), Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur SDA.

Total anggaran untuk program ini sebesar Rp.6 triliun. Semua program bantuan untuk masyarakat itu bisa saja dilaksanakan. Namun toh, harga BBM tetap dianggap memberatkan hidup masyarakat banyak.

Fraksi  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, Juni ini. Kedua fraksi oposisi ini juga menolak pemberian konpensasi kenaikan harga BBM buat rakyat miskin yang disebut sebagai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). (TEMPO.CO – Kam, 23 Mei 2013 : PDIP dan Gerindra Tolak Kenaikan Harga BBM).

Alasannya, subsidi energi dan non-energi adalah tugas negara. Sehingga tidak tepat jika isu kenaikan BBM dijadikan komoditas politik, kata anggota fraksi Gerindra Farry Djeni Francis. Karena kenaikan harga BBM justru akan  menyengsarakan rakyat dan menjadikan daya beli masyarakat bawah turun. Selain itu, dia menilai pembagian BLSM hanya 6 bulan sebelum pemilu 2014 adalah suap politik.

Alasan politikus PDIP Sayed Muhammag Muiady mendesak harga BBM tidak usah dinaikkan, karena yang memanfaatkan BBM kebanyakkan adalah warga miskin. Ketimbang menaikkan harga BBM dan membagikan konpensasi BLSM senilai Rp 11, 6 triliun, Sayed minta pemerintah mengutamakan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.  

Berbeda dengan padangan politisi yang mewakili partainya dalam Sekgab (Sekretariat Gabungan), justru sepakat pada rencana pemerintah menaikkan harga BBM. (TEMPO.CO – Sel, 14 Mei 2013) Rapat Setgab koalisi terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, sepakat memberi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Semua sepakat ada kompensasi jangka pendek dan jangka  panjang tetap  untuk kepentingan rakyat, kata pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua Koalisi Aburizal Bakrie di Jakarta Senin malam, 13 Mei 2013. Dana yang dianggarkan Rp 13-14 trilin akan diberikan kepada 62-65 juta orang.

Bantuan untuk penduduk penghasilan rendah itu akan mencapai US$ 1-2 per hari atau Rp 584 ribu per bulan. Dengan kesepakatan ini Pemerintah akan menaikkan harga premium Rp 2.000 per liter menjadi Rp 6.500 per liter.  Sedangkan solar akan naik Rp 1.500 menjadi Rp 5.500.

Terlepas dari nuansa politis dan aroma pencitraan menyongdong Pemilu 2014, toh masalahnya tidak berarti sudah selesai. Jika opsi pemerintah tetap dilaksanakan tanpa hirau dengan suara rakyat banyak, realsiasi bantuan itu pun harus dilakukan dan dipantau secara seksama, karena pengalaman sudah mengajarkan pendistribusiannya tidak sepenuhnya sampai kepada mereka yang berhak menerimanya.

*).  En Jacob Ereste
Deputy Research & Pengembangan GONAS
Ketua Dewan Pembina Komunitas Buruh Indonesia
Sekretaris Jenderal DPP MIG SBSI

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: