"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Thursday, December 5, 2013

Bupati Jember, MZA Djalal Minta Ma'af Kepada Wartawan

Sejumlah wartawan saat melakukan aksi di Jember
Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Bupati Jember MZA Djalal minta maaf dihadapan wartawan, saat sejumlah wartawan melakukan aksi turun jalam memprotes diusirnya puluhan wartawan yang meliput Pelantikan Kepala desa di Pendopo Jember.


Aksi turun jalan yang dimulai dari depan pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dan di halaman Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dr. Soebandi ini dipicu adanya pengusiran  terhadap wartawan saat akan meliput pelantikan kepala desa di aula Pendopo Wahyawibawagraha Jember Rabo, (4/11).

Beberapa wartawan diusir Satpol PP saat akan memasuki Aula dan tiga wartawan didalam aula (dua wartawan Radar Jember: Jawa Pos Group) dan Budi Muin Sucahyono, seorang wartawan Radio Republik Indonesia, Bahkan, Arimacs Wilander, salah satu wartawan Radar, ditarik pada bagian kerah jaket dan diseret keluar oleh protokoler.

“Aksi main seret itu merupakan bentuk kriminalisasi kepada wartawan, untuk itu Bupati harus bertanggung jawab.Wartawan hanya butuh berita, bukan pembawa bencana. Untuk itu pelakunya agar ditindak tegas” Kata rully, wartawan radar Jember berapi-api Kamis (5/12).

Hal senada juga diteriakan Ulum. Ulum menilai, pengusiran ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers dan undang-undang keterbukaan informasi public yang melindungi masyarakat untuk mendapatkan informasi.


“Disampaing melanggar Undang-undang Pers dan Undang-undang keterbukaan informasi public, PNS yang melakukan pengusiran terhadap wartawan juga melanggar PP 30 tahun 1980 sebagaimana yang telah diubah dg PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Untuk itu kami mendesak agar pelakunya harus ditindak tegas”. Tambah Muin 

Menanggapi tuntutan Kabag Humas Jember, Sandi Swardi Hasan menyampaikan permohonan maafnya, baik secara pribadi maupun atas nama Pemkab Jember. Menurutnya pemkab selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan siapapun, khususnya wartawan, kapanpun kita bisa berdiskusi. “Kalau kemudian ada kejadian pengusiran rekan rekan wartawan, itu diluar kebijakan, di luar kontek dan di luar petunjuk Pemkab Jember”. katanya.

Sandi mengakui kejadian ini karena kesalahannya. Karena kurang komunikasi. “Memang benar humas memberikan informasi ada pelantikan kepala desa di Pendopo, dan itu sifatnya terbuka, wartawan bebas meliput , hanya untuk menciptakan suasan yang sakral, maka di tata. ada tempat untuk tamu, untuk undangan, untuk kesehatan, untuk camat dan untuk pers.

Waktu itu wartawan salah posisi, jadi yang sebenarnya posisinya wartawan ada di sebelah kiri posisi nya kebetulan berada di sebelah kanan, terlepas dari itu kami sekali lagi mewakili Pemkab Jember, maupun secara pribadi saya mohon maaf pada rekan rekan. “ Tambah sandi.

Hal senada disampaikan Bupati Jember, MZA Djalal. Djalal dihadapan wartawan minta maaf dan menyampaikan bahwa dirinya baik secara pribadi maupun lembaga menyesalkan kejadian yang tak terduga ini. “Saya secara pribadi maupun lembaga, ikut prihatin dan menyesalkan kejadian yang tidak terduga ini. Itu semua diluar kehendak saya. Untuk itu saya minta maaf atas kejadian ini. Semoga kejadian serupa kedepan tidak terulalang lagi” Demikian disampaikan Bupati Jember, MZA Djalal saat menemui peserta aksi.

Disampaing permohonan maaf kepada wartawan, Djalal juga akan menekankan kepada jajaran dibawahnnya untuk dpatnya memberikan ruang seluas-luasnya kepada wartawam "Terkait hal-hal kurang nyaman, dan ada hal yang dianggap mencederai hubungan baik antara kita selama ini. Apalagi kejadiannya tidak bagus. Saya akan terus selalu  tekankan kepada jajaran saya untuk dapat berkomunikasi kepada teman-teman pers," kata Djalal

“Saya berharap kedepan kejadian yang sama tidak terulang lagi. Jika ternyata masih ada kejadian yang tidak kita inginkan atau seperi ini mari kita selesaikan secara arif” Harap Djalal di sela-sela acara dialog di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dr. Soebandi,. (Eros/yond/rud/edw/midd)

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: