Percepat Layanan, Kepala Kantor Pertanahan Banyuwangi Lakukan Gebrakan

Kepala Pertanahan; Haryono Saroso, SH.MH.

Banyuwangi, MAJALAH-GEMPUR.Com. Sejak dilantik 16 September tahun lalu, Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan Banyuwangi, Haryono Saroso, SH.MH, melakukan gebrakan yang esensinya mempermudah  pelayanan.

Berbagai langkah ia lakukan guna ‘Ndandani’ managemen institusi yang bermarkas di JL. Dr. Soetomo No 54 Banyuwangi, itu. Di antaranya adalah mempercepat pekerjaan rumah terkait Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2012 yang berjumlah 4.000 bidang.

Jumlah sertipikasi Prona yang sudah ia selesaikan sebanyak 50 %, dan sudah ia bagikan ke sejumlah Desa di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. “Insya Alloh sisanya 50 % akan kami tuntaskan pada bulan Januari tahun 2014 ini,” kata Haryono, Selasa, (7/1).

Pejabat yang sebelumnya berdinas di Sulawesi, juga melaunching program One Days Service, layanan satu hari (ODS), Rabu (04/12) dihalaman kantor Pertanahan. Diluncurkannya program ODS itu sendiri mengacu pada UU No. 25/2005 tentang pelayanan publik, Peraturan Kepala BPN RI No. 6/2008 tentang percepatan pelayanan tertentu dan Peraturan Kepala BPN RI No. 18/2009 tentang Larasati BPN RI.

Untuk menyelesaikan tunggakan pekerjaan lainnya di seksi HTPT sebanyak 4.626 berkas dan seksi SPP sebanyak 4248 berkas, dan pencapaian keuangan sebesar 35 % dirinya akan melakukan penataan staf “Kami akan melakukan penataan staf dalam rangka meningkatkan kinerja,” tutur mantan Kakan pertanahan di Sulawesi, itu.

Pembinaan kepada PPAT maupun PPAT juga akan dilakukan. Bahkan hubungan kemitraan dengan Pemkab Banyuwangi, dilakukan secara intensif. “Dalam rangka menertibkan administrasi dan management, jumlah tamu yang masuk ke Back Office kita kurangi. Terkecuali dalam rangka konsultasi atau koordinasi,” urainya.

Hingga kini, kurang lebih 4 bulan sejak dilantik, tunggakan pekerjaan seksi HTPT adalah sebanyak 1159 berkas, seksi SPP sebanyak 3541 berkas dan capaian keuangan sebesar 61 %.

Untuk terobosan lainnya, dibuat loket lebih baik yang dilengkapi dengan system informasi berkas, system antrian, loket pengaduan serta informasi lsin terkait layanan sertifikasi tanah sekaligus merupakan penyekat antara Front Office dan Back Office secepatnya dengan dana DIPA tahun 2013.

Kepala Pertanahan asli Blitar ini berjanji akan terus mewujudkan komitmennya untuk melayani masyarakat agar lebih baik, mudah dan terjangkau. “Untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan pengajuan sertifikat tanah, kami memootong mata rantai sekaligus meminimalisir biaya,” pungkasnya. (Hakim Said)