"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Tuesday, February 4, 2014

Pertahankan WTP, Bupati Bondowoso Gelar Kunker

Bondowoso, MAJALAH-GEMPUR.Com. Dalam kunker di aula Kecamatan Klabang Bupati Bondowoso Drs.H. Amin Said Husni dan rombongan melakukan dialog dengan masyarakat kecamatan Klabang, Tapen dan Wonosari.


Dalam acara yang dihadiri Wakil Bupati Drs. KH Syalwa Arifin dan kepala SKPD dan dihadiri tokoh masyarakat Kepala Desa beserta perangkat, Muspika dan unsur masyarakat lainnya berlangsung dialog interaktif terkait pelayanan publik dan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso tahun 2014 ke depan.

Dalam sambutannya Amin menegaskan bahwa dalam pelaksanaan program-program pembangunan Pemkab Bondowoso tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. “Untuk itu perlu kerjasama yang baik semua lapisan masyarakat semisal pembayaran PBB tepat waktu. Harap Amin.

Pasalnya peningkatan pemasukan pajak ini guna merangsang peningkatan pemasukan dari sektor pajak yang sangat bermanfaat dalam pembangunan bukan hanya bagi pemerintah daerah saja namun juga bagi negara, “ katanya.

“Selain itu program bedah rumah yang dikemas dalam Rumah Tangga Layak Huni (RTLH) maupun plesterisasi juga sudah disiapkan tinggal pelaksanaan di tahun 2014 ini. Begitu juga dengan program BPJS yang terbaru, dulu masih Jamkesmas. Diupayakan agar masyarakat yang tidak terkover dalam Jamkesmas akan dimasukan dalam Jamkesda.

Untuk SKTM hanya dalam keadaan darurat saja dan diprioritaskan bagi warga yang belum tercatat dalam Jamkesmas maupun Jamkesda sehingga para Kepala Desa dan jajaran dibawahnya agara lebih selektif dan tepat sasaran, “pungkasnya

Masih kata mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 ini, “Dalam dua tahun terakhir Bondowoso menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jadi wajib di pertahankan.

Segala macam hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan BPK termasuk Tanah Kas Desa (TKD) yang pemanfaatannya melebihi masa lewat waktu akan dibenahi karena sangat berpengaruh dalam penilaian BPK, “ pungkasnya. (midd)

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: