Sidak DPRD Ke Perumahan LC Puger Disambut Aksi Demo

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Sidak komisi A DPRD ke lokasi perumahan nelayan miskin Puger disambut aksi demo. Para penerima bantuan LC BPN tahun 2008 ini minta 700 sertifikat yang ditahan Koperasi Makmur Sejahtera diserahkan.

Akibatnya Anggota DPRD, yang datang ke Lokasi Land Consolidation (LC) Kamis (22/1) sempat kaget. Mereka memasang spanduk sindiran pada dewan, agar segera menyelesaikan persoalan perumahan untuk nelayan miskin, Jangan Gadaikan Sertifikat Kami  dan Bupati Kemana Sertifikat Kami Serta Sidiran DPR Jangan Tidur.

Meski Inspeksi Mendadak (Sidak) dihadang demo, sejumlah anggota dewan tak menampakkan ekspresi kemarahan sedikit pun. Bahkan, mereka sempat berfoto selfie bersama dengan pendemo yang sebelumnya menutup jalan masuk, sedikit tegang, Namun Tidak berlangsung lama seketika berubah menjadi keakraban antar warga dan wakil rakyatnya.

Para anggota dewan langsung menuju kantor Koperasi Makmur Sejahtera dan menggelar dialog. Meski tak ada satu pun pengurus koperasi, namun dialog berjalan cukup interaktif. "Saya orang Wuluhan. Uang saya sudah masuk Rp 15 juta. Saya bayar uang itu ke orang koperasi," ungkap Hariono, penghuni perumahan.

Selain itu, pengakuan juga disampaikan Suyanto, warga Watu Ulo Ambulu. Dia juga mengaku telah menyerahkan uang muka ke oknum koperasi. Bahkan katanya, pembayaran itu dibuktikan dengan kwitansi.  "Saya benar bukan asli warga Puger. Tapi saya sudah bayar ke koperasi. Saya dirugikan pak. Sudah bayar tapi belum jelas," tegasnya. Selain mereka, pria yang mengaku bernama Pak Yet warga Tanggul, juga mengaku dirugikan karena rumah yang dibelinya tak jelas.

Sejumlah anggota dewan sempat kaget, ketika salah seorang penerima hak rumah LC, Supriyadi, mengaku jika rumah jatahnya ternyata sudah berpindahtangankan. "Rumah dijual tanpa sepengetahuan saya. Padahal saya yang berhak," sesalnya.

Ketua Komisi A DPRD Jember, Mashuri Harianto, mengaku shock setelah mendengar pengakuan sejumlah warga, tentang transaksi jual – beli rumah di lahan LC Puger. Padahal saat hearing di gedung DPRD beberapa waktu lalu, pihak koperasi mengelak adanya transaksi menjual rumah kepada bukan yang berhak. “Ada pengakuan yang berbeda. Tentu, dua pengakuan itu ada yang salah dan pastinya ada yang benar. Karenanya, akan terus kami cari mana yang benar,” tegasnya.

Kata Mashuri, pihaknya juga telah memintai keterangan kepada notaris yang menangani perumahan LC Puger. Dia mengungkapkan, bahwa pihak notaris mengaku dari sekitar 700 sertifikat rumah LC Puger yang seharusnya diserahkan, pihaknya masih hanya menangani 585 sertifikat. “Kata notaris, selebihnya masih ada di pengurus koperasi. Alasannya, sisa sertifikat itu masih dalam proses perbaikan data,” ujarnya.

Dia mengaku tak mau berspekulasi, tentang sisa sertifikat yang masih belum diterima pihak notaris. Meski sejumlah warga terang-terangan menyebutkan padanya, jika sisa sertifikat yang belum diserahkan ke notaris ada dugaan diperjual-belikan oknum pengurus koperasi. “Saya tidak berani menyimpulkan dulu,” katanya singkat.

Sementara, David Handoko, mengaku, telah menginventarisir semua keluhkan warga. seperti, kebingungan warga lakasi  rumahnya, akan segera diselesaikan dengan peta setiap blok rumah. “Nanti akan segera kami minta buatkan denah sekaligus blok rumah. Agar setiap pemilik tahu lokasi rumahnya,” Paparnya

Perumahan ini untuk nelayan miskin atau buruh nelayan, yang belum memiliki rumah layak huni. Jika ditemukan penghuni tidak sesuai kriteria, harus ditindak tegas. “Kami akan plototi satu-persatu, hingga LC ini benar-benar dinikmati yang berhak. Jika ada yang melenceng, harus ditindak  ” Tegas Politisi Partai Nasdem itu. (Edy)