"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Tuesday, September 22, 2015

Golkar Kubu AL Gelar Musda, DPD Pro Ical Anggap Ilegal

Jember. MAJALAH-GEMPUR.Com. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar kubu Agung Laksono Jember Selasa (22/9) Gelar Musyawarah Daerah (Musda). Dalam Musda tersebut, Yudi Hartono terpilih secara aklamasi menjadi ketua Golkar Jember.

Pasalnya tak ada pesaing lain yang maju dalam pemilihan tersebut, sehingga pemilihan bertempat diwarung kembang Pancakarya Ajung Jember, berjalan cepat dan mulus. tampak hadir Ketua DPP Ginandjar Rasuni dan wakil DPD Golkar Jatim Yusuf Husni, serta berapa anggota Dewan dari partai Golkar dan partai lain yaitu PKS Mashuri Hariyanto.

Selain itu ada 31 pimpinan Kecamatan (PK) semua hadir serta mendukung wakil ketua komisi D ini untuk menahkodai partai yang pernah berjaya pada era Soeharto ini, Yudi Hartono telah dua preode menjadi anggota dewan dari partai pohon beringin ini.

Yudi Hartono mengatakan,”Musda ini memang menjadikan agenda rutin pengurus, dan untuk mengisi kevakuman pengurus Golkar yang berakhir Januari 2015 , disamping itu menjadi agenda untuk mencari regenerasi dalam pengurus partai beringin ini, bahkan musda ini dihadiri pengurus pusat dan Jawa Timur,jadi musda ini telah mendapat rekomendasi dari pusat dan tak ada masalah. ujarnya

Terpisah,Yantit Budi Hartono mengatakan,” Musda Golkar yang diadakan Yudi Hartono itu ilegal, karena habta dihadiri sepuluh pengurus pimpinan Kecamatan,(PK) sedangkan yang lain hanya undangan, bahkan ada rumor dsinyalir dalam Musda tersebut ada indikasi money politik, mudah-mudahan ini tidak benar ,” jelasnya

Masih lanjut Yantit, ini hanya untuk kepentingan pribadi bukan untuk Golkar, sedangkan kepengurusan saya masih habis 2015 dan telah mendapatkan surat keputusan(SK) sampai 2017 sambil menunggu keputusan dari pengadilan siapa yang menang, semua itu yang menjadi anggota dewan baik yang didaerah yang tanda tangan adalah ARB .

Yantit menambahkan, musda tersebut seharusnya harus sesuai dengan anggaran dasar(AD) anggaran rumah tangga(ART) organisasi, musda itu apakah  telah mendapat rekomendasi dari Aburizal Bakri? Saya saja nyalon dalam pilkada kemarin harus mendapatkan rekomendasi dari Aburizal Bakri(ARB ) dan Agung Laksono (AL) karena sampai saat ini masih belum ada putusan yang mengikat alias inkcrak dari pengadilan. (midd)

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: