Pemerintah Belum Merespon Jeritan Petani Tembakau

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Desakan Petani agar Pemerintah segera mencari solosi atas anjloknya harga tembakau Noos, hingga kini masih belum mendapat respon dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.

Anjloknya harga tembakau, diduga karena daun tembaau terkontaminasi abu vulkanik, sehingga pihak pabrikan enggan membeli produk tembakau hasil petani dengan alasan daun tembakau petani mengandung bahan kimia seperti sulfur dan silikat akibat terpapar abu Gunung Raung.

Akibatnya harga komoditas tembakau anjlok hingga harga 100 ribu per kwintal. Untuk itu Pemkab Jember diminta turun tangan, mencari solosi, termasuk melakukan uji mutu tembakau agar diketahui apakah tembakau Jember mengandung bahan kimia berbahaya apabila digunakan sebagai bahan dasar rokok maupun cerutu.

Namun desakan itu hingga kini masih belum dipenuhi. “Belum, baik Pemkab maupun DPRD Jember belum mengajukan uji mutu terhadap tembakau,” kata Kepala Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Pengujian Mutu dan Barang Lembaga Tembakau Jember, Desak Nyoman Siksiawati, saat ditemui di kantornya, Jum’at (11/9).

Meski demikian, UPT yang berada dibawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur itu, tetap melakukan uji laboratorium terhadap berbagai jenis tembakau Jember yang terkontaminasi abu Gunung Raung. “Diminta atau tidak kami tetap melakukan uji laboratorium, istilahnya uji lab monitoring,” Ujar Desak.

Dikatakan Desak, uji lab itu awalnya adalah permintaan sebuah perusahaan tembakau yang akan membeli hasil petani. Perusahaan itu mengajukan uji lab terhadap tembakau petani sebelum membeli, karena ada fenomena alam yang tak dapat dipresiksi sebelumnya. “Saat ini, hasilnya belum bisa diketahui, diperkirakan baru minggu depan hasilnya bisa disampaikan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah petani tembakau yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Petani Tembakau Jember mendatangi kantor DPRD. Mereka meminta kepada wakil rakyat untuk mendesak Pemkab Jember agar mencari solusi anjloknya harga tembakau milik petani.  

Menurut Hendro, tuntutan petani cukup sederhana yakni tembakau dibeli dengan harga yang layak, sehingga tidak merugi. "Masak tembakau petani hanya dihargai Rp 100 ribu per kwintal, padahal biaya produksinya saja mencapai Rp 300 ribu per kwintal.

Kami tak meminta dibeli dengan harga mahal, kami hanya meminta dibeli dengan harga layak, agar tak terus merugi," tegas dia.

Dikatakan Hendro, selama ini pihak pabrikan enggan membeli tembakau petani dengan alasan terpapar abu Gunung Raung. Padahal belum ada hasil penelitian yang menyebutkan tembakau petani terkontaminasi abu vulkanik. (ruz/eros)