"Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72.", "Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72.","Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72."
Custom Search

Jumat, 29 Januari 2016

Penerima KIS Diduga Di Pungli Oleh Perangkat Desa

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) diduga di pungli perangkat desa, Warga Dusun Krajan Lor, Desa Kertonegoro, Jenggawah mengaku, setiap orang diminta Rp 5 ribu perkartunya.

Dugaan  pungutan liar (pungli) itu disampaikan M Sueb, warga Rt 6 Rw 1, dusun setempat mengaku bahwa sitia[ kartu dimintai 5 ribu  "Saya sekeluarga mendapat tiga kartu, sehingga saya harus membayar Rp 15 ribu kepada petugas yang mengantar," kata M Sueb (32), Jum'at (29/1/2016).

Uang itu dijadikan pengganti operasional. "Kata petugas uang itu dibagi dengan Pak Kampung (kepala dusun), katanya sebagai pengganti bensin yang ngantar," imbuhnya.  hal yang sama disampaikan Liswana, tetangga M Sueb, "Saya membayar Rp 25 ribu, karena keluarga saya mendapat 5 kartu," ucapnya.

Kedua warga itu mengaku tak tahu, jika pembagian KIS tak dikenai biaya. Mereka menuturkan enggan bertanya kepada petugas untuk apa biaya yang harus dibayarkan tersebut. "Kami takut, kalau bertanya macam-macam, sebab biasanya petugas itu marah," ungkapnya.

Ketua Rt 6 Rw 1, Desa Kertonegoro, Suwoto, mengakui, "Iya, memang ada dana operosional dari Pak Kampung yang dimintakan ke warga sebesar Rp 5 ribu. Alasannya karena tidak ada anggaran dari pemerintah untuk membagikan kartu tersebut," terangnya.

Kendati demikian, Suwoto tak mengetahui persis mengenai ketentuan pembagian KIS. Karena dirinya hanya menjalankan perintah dari kasun setempat. "Yang jalan anak saya, tapi atas nama saya. Sebab yang tercatat sebagai RT itu saya," tambahnya.

Untuk Dusun Krajan Lor, Desa Kertonegoro, jumlahnya 800 penerima. selain dusun krajan lor, yakni 5 dusun di Desa Kertonegoro, kepala dusun setempat tak memungut sepeserpun biaya untuk operasional. “Informasinya hanya disini (krajan lor), sedangkan di Dusun Kraja Kidul tidak ada operasional,” jelas Suwoto.

Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan (HKPK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember, Achmad Zammanar Azam, menegaskan, tak ada biaya. “Tidak ada biaya terkait distribusi KIS, yang masuk dalam PBI (penerima bantuan iuran),” jelasnya, saat dihubungi lewat pesan singkat. (ruz)

Berita Terkait Sosial Budaya

Tidak ada komentar: