"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Tuesday, February 9, 2016

Data Penerima KIS Di Jember Masih Amburadul

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Setelah data program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditemukan masih tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Data program Kartu Indonesia Sehat (KIS) diduga juga amburadul.

Seperti yang dialami oleh Siti Mutmainah (35) warga RT/RW 02/190 Dusun Sumberan Desa Ambulu Kecamatan Ambulu. Warga kurang mampu ini saat akan memeriksakan kandungannya yang memasuki usia enam bulan di Puskesmas setempat, ditolak.

Kartu Siti tidak aktif karena sudah memiliki tabungan dan menjadi orang mampu. Anehnya pihak Puskesmas menyampaikan informasi tersebut kepada Siti dari seseorang yang tidak jelas. Hal inilah yang disayangkan dan dipertanyakan keluarga tidak mampu tersebut.

Ditemani sang suami Poniman yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas dan juga Kepala Desa Ambulu Mulyono mendatangi kantor BPJS Kesehatan yang terletak di jalan Jawa Selasa (9/2). Menurut Mulyono dirinya turun langsung agar permasalahan yang dihadapi warganya ada solusi.

“Saya didatangi warga namanya Siti Mutmainah dengan suaminya Poniman yang merupakan penerima Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran dari warga tidak mampu. Hendak memeriksa kandungan ke Puskesmas Ambulu,” katanya.

Ditambahkannya, bukannya ditangani, pihak Puskesmas menolak memberikan pelayanan karena KIS yang dimiliki Siti tidak aktif dan diinformasikan Siti memiliki tabungan dan merupakan orang mampu. Anehnya lagi pihak Puskesmas hanya mendapat informasi dari pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Saya juga gerah mas, ini warga saya asli yang tidak mampu. Menerima KIS bulan Desember tahun lalu, masak dikatakan hanya karena punya tabungan trus sudah dikatakan kaya atau mampu, inikan aneh. Apalagi sumbernya gak jelas yang tidak bisa dipertangung jawabkan,” imbuhnya.

Agar tidak disalahkan, pihaknya berinisiatif turun langsung. Mulyono juga memberikan gambaran setelah mengklarifikasi kepada pihak BPJS Kesehatan dan mengetahui kondisi yang sebenarnya memberikan jalan keluar dengan menghubungi pihak instansi terkait agar berkoordinasi lagi dan didaftarkan ulang.

Dirinya juga mentemukan dua kasus warganya yang dicatat sudah meninggal dunia, padahal masih hidup. Agar tidak terjadi kesalahan administrasi, Mulyono meminta pemerintah agar mendata ulang atau memverifikasi bersama-sama pihak Desa

Mulyono curiga bahwa amburadulnya data ini. dikarenakan yang dipakai adalah data yang ada merupakan data lama yang diambil oleh BPS sejak tahun 2011 lalu. Data yang sama saat adanya program BLT yang juga menyisakan banyak masalah.

Sementara Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan (HKPK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Jember, Achmad Zammanar Azam melalui telpon selulernya memberikan solusi. “Ada dua opsi mas jika kejadiannya seperti itu, pertama mendaftar sebagai peserta mandiri atau mendaftar ulang dengan disertai rekomendasi instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial,” katanya.

Menurut Azam sapaan akrabnya, data yang diterima BPJS Kesehatan adalah resmi dari Kementrian Sosial Republik Indonesia. Pihaknya tidak diberikan kewenangan untuk mendata atau memverifikasi penerima yang berhak menerima yang itu adalah kewenangan Kemensos RI.

Azam juga menambahkan agar pihak-pihak terkait untuk selalu aktif dalam melakukan pendataan. Dalam setahun ada pendataan atau verifikasi yang dilakukan sebanyak dua kali, yang harus dimanfaatkan betul oleh penangung jawab wilayah setempat dan instansi terkait untuk menyalurkan kepada penerima langsung dan tanpa dipungut biaya. (midd)

Berita Terkait Kesehatan

No comments: