"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Wednesday, February 3, 2016

Tak Memiliki KK Dan KTP, Ribuan Warga Miskin Tak Masuk KIS-PBI

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Permasalahan keanggotaan penerima Kartu Indonesia Sehat dan Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) warga kurang mampu menjadi masalah tersendiri, pasalnya mereka tak memiliki NIK.

Akibat tidak memiliki kelengkapan Administrasi Kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), warga kurang mampu tidak bisa mendaftarkan diri sebagai peserta KIS-PBI di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jember.

“Tidak adanya kartu identitas inilah yang menjadi kendala warga miskin masuk menjadi peserta KIS-PBI ” Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Jember, Eko Heru Sunarso, saat menjadi narasumber dalam konferensi pers Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribusi KIS–PBI, di aula gedung BPJS Kesehatan.

Heru merasa prihatin atas nasib yang dialami saudara-saudaranya yang seharusnya mendapat prioritas layanan dari pemerintah  “Semester pertama tahun ini, kami mengajukan 60 ribu sekian warga yang menjadi peserta KIS-PBI Daerah, namun yang masuk hanya 40 ribu sekian,” kata kepala Dinas yang biasa disapa Heru ini.

Oleh karena itu, mantan camat ini meminta semua stake holder yang terlibat dalam kepesertaan KIS-PBI untuk berkolaborasi dan membangun sinergi, agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi. “Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri, harus jemput bola agar mereka dapat tercover” Harapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Perkembangan Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Habib Salim, menuturkan, sebenarnya secara nasional pemerintah telah melakukan perekaman penduduk. “Di Jember saja sudah lebih dari 1,6 juta warga yang telah terekam,” ujarnya.

Meski begitu, dia mengakui jika masih ada warga yang memang belum terekam dalam data kependudukan sehingga tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku secara nasional. “Karena untuk memperoleh NIK, warga harus memberi keterangan yang jelas,mengenai nama dan tanggal lahirnya. Karena yang dimasukkan dalam data ada 30 variable,” papar Habib.

Disinggung mengenai tak dimilikinya identitas warga miskin, Habib menerangkan, dalam variable yang dimasukkan dalam kartu identitas, keterangan miskin memang tak dimasukkan. Sehingga harus ada koordinasi antar instansi. “Yang paling tahu adalah Kepala Desa dan Dinsos. Jadi memang harus saling berkoordinasi,” terangnya.

Habib berjanji akan memberi layanan prioritas warga kurang mampu yang tengah sakit dan mengurus dokumen untuk keperluan berobat.“Ibaratnya, jika jalan itu adalah hak semua pengguna jalan, layanan prioritas ini ibarat ambulance atau kendaraan emergency, yang butuh perlakuan khusus,” pungkasnya. (midd/edw)

Berita Terkait Kesehatan

No comments: