"Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72.", "Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72.","Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72."
Custom Search

Rabu, 03 Februari 2016

Warga Miskin di Jember Mencapai 1 Juta Jiwa

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Warga miskin yang terdaftar peserta aktif Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuaran (PBI) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, capai 995.470 orang.

Angka itu sekitar 41 persen dari jumlah penduduk di Jember yang berjumlah 2.407.115 jiwa. “Ini kemiskinan struktural atau kemiskinan absolute?” kata Kepala Dinas Sosial Jember, Eko Heru Sunarso, mengomentari jumlah warga Jember yang masuk kategori miskin, versi BPJS Kesehatan.

Pernyataan itu dia sampaikan, saat menjadi narasumber dalam konferensi pers Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribusi KIS–PBI, di aula gedung BPJS Kesehatan setempat, Rabu (3/2). “Biasanya, teman-teman (wartawan) di Jember kan begitu ya komentarnya,” sambungnya.

Disinggung validitas data tersebut, Heru tak dapat memastikan, karena sejauh ini pihaknya masih terus melakukan validasi data, sesuai program dari Kementerian Sosial (Kemensos). “Kami akan melibatkan seluruh stake holder untuk turut serta melakukan pendataan. Karena tidak mungkin dilakukan sendiri oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan),” ujarnya.

Heru menduga, besarnya jumlah warga miskin di Jember yang tercatat dalam KIS PBI, karena pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan Kecamatan syarat kepentingan, meski dia tak merinci kepentingan apa yang dimaksud. “Karena ada kepentingan lain, berani nggak mereka benar-benar mendata secara valid, yang miskin dibilang miskin yang kaya dicatat kaya,” tantangnya.

Oleh karena itu, pihaknya terus memvalidasi data enam bulanan sesuai waktu yang diberikan oleh Kemensos. Sehingga, hasil dari validasi itu dapat menjadi rujukan semua pihak untuk mengetahui berapa jumlah warga miskin di Jember.

Heru meminta jangan hanya Dinsos yang berkomitmen membenahi data tersebut. Melainkan semua pihak, terutama Camat maupun Desa. “semua harus komitmen. Petinggine wani, camat yo wani. Jangan ada kepentingan lain. Jadi dicek lagi, apakah benar miskin atau tidak,” pungkasnya. (midd/edw)

Berita Terkait Sosial Budaya

Tidak ada komentar: