"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Monday, June 20, 2016

Diduga Palsukan Akte kelahiran, Oknum PNS Dilaporkan Ke Polisi

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Diduga palsukan Akte Kelahiran, Diana Budiarti (36) Warga Dusun Krajan RT 04/ RW 04, Desa Kaliwining, Rambipuji, Senin (20/6) laporkan oknum Pegawai Nigri Sipil (PNS), ke Mapolres Jember.

Sambil membopong putri Andini (3,5), yang disinyalir hasil perkawinan siri dengan Saiful (Terlapor), dihadapan Modin KH Maksum, pada Maret tahun 2012 lalu, Sesuai Surat Laporan No : STTLP/539/VI/2016/Jatim/Res Jember,
Saiful Oknum dilaporkan telah membuat akta kelahiran palsu, atas nama Keyla Ananta.

Menurut Diana, ia nikah siri dengan Saiful, Stap pelaksana di Rambipuji, Warga JL, Airlangga 92, Dusun Karang Anyar, Desa Rowotamtu, Kecamatan  Rambipuji, dikaruniai seorang putri, namun dalam perjalanan kehidupannya tidak harmonis, sebab pelapor ingin cepat dinikahi secara resmi, justru terlapor menikahi dengan perempuan lain.

“Yang saya laporkan terkait pemalsuan dukumen, Atas nama Keyla Ananta, sebenarnya anak saya sudah mempunyai  akte kelahiran, susuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509136002130002, dengan nama Andini, namun dengan nomor NIK, tanggal lahir, yang sama namun bisa terbit akte kelahiran dengan nama yang berbeda, semula Andini  berganti nama Keyla Ananta. “Uangkap Diana

“Sesuai surat yang saya dapat dari Dispenduk dan Capil, Nomor 470/439/425/2016, setelah dilakukan penelitihan Akte yang masuk dalam data base, akta yang bernama Andini, namun Akta yang bernama Keyla Ananta, tidak tercatat dalam data base regester akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Jember. “Jelas Diana

Lanjut Diana, dengan pembuatan akta kelahiran tersebut, untuk mendapatkan tunjangan anak, yang selama ini tidak pernah diberikan pada Andini, selain itu saat Andini dalam perawatan di rumah sakit, kartu BPJS tidak berlaku sebab tidak kesesuaian dengan data sehingga, harus membayar uang perawatan, dan obat secara tunai hingga ratusan ribu yang harus saya bayar. (edw)

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: