"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Wednesday, August 10, 2016

Komisi VII DPR RI Dorong Konversi Elpiji Ke Gas Bumi

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Anggota Komisi VII DPR RI, mendorong pemerintah daerah segera melakukan konversi elpiji ke jaringan Gas Kota (gas bumi). Disamping nilai ekonominya lebih rendah, juga ramah lingkungan.

Dorongan untuk beralih ke Gas Bumi, bukan tidak beralasan, pasalnya saat ini kondisi ekonomi Indonesia sangat terpuruk, Indonesia mengalami defisit hingga 168 Trilyun, sehingga pemerintah melakukan efiensi anggaran, termasuk didalamnya mengurangi, bahkan bisa saja dicabut subsidinya.

Apalagi hingga sekarang pengadaan elpiji masih impor. Demikian disampaikan anggota DPR RI Fraksi Gerendra Daerah Pemilihan (Dapil) IV (Jember-Lumajang) saat membuka Workshop Lingkungan Hidup bertema “Gas Rakyat untuk Rakyat”, di Hotel Aston Jember, Rabu siang (10/8).

“Persediaan Gas Bumi kita kan masih banyak, seperti di blok masela, potensi gas buminya masih sangat luar biasa. Kenapa kita harus import?,” Tanya anggota Dewan Perwakilian Rakyat (DPR) Republik Indonesia asal kecamatan Bangsalsari Jember ini

Untuk itu Bambang mendorong pemerintah di daerah melakukan konversi ke Gas Bumi, untuk industri dan kebutuhan rumah tangga. “Jika pemerintah daerah ingin mengajukan konversi elpiji ke gas, bisa berkirim surat ke Kementerian ESDM, nanti jaringan gasnya akan dibackup oleh APBN,” ujarnya.

Beberapa kabupaten / kota di Jawa Timur, saat ini ada sudah memakai Gas Bumi ini, diantaranya, Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Pasuruan serta Probolinggo. Sebagai putra asli kelahiran kota tembakau, dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Jember mendukung program ini.

Jika dihitung nilai disparitasnya cukup tinggi. Apalagi pemerintah pusat telah mewacanakan mencabut subsidi elpiji ukuran 3 kilogram. “Subsidi elpiji itukan bukan subsidi rakyat, melainkan subsidi tabung. Makanya pemerintah mulai mengkaji pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram,” jelasnya.

Sementara penggunaan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga dalam sebulan, kata Bambang, nilainya tak mencapai Rp 30 ribu tiap rumah tangga. Angka ini lebih rendah bila dibanding penggunaan elpiji, apalagi tanpa subsidi pemerintah.

Hal senada disampaikan Dosen Program Studi Teknik Energi Terbarukan Politeknik Negeri Jember, Yuli Hananto. Menurutnya, gas bumi serta bio gas lebih murah dan ramah lingkungan bila dibangding bahan bakar lain. Sehingga bisa menjadi energi alternatif yang dapat menggantikan elpiji dan kayu bakar.

“Bila dalam rumah tangga butuh gas 15 meter kubik atau setara 12 kilogram elpiji, nilai ekonominya jauh lebih rendah gas bumi. Untuk elpiji 12 kilogram misalnya, harganya Rp 130 ribu, sementara biaya untuk mendapat 15 meter kubik setara gas alam, hanya sekitar Rp 30 ribu sampai Rp 40 ribu”. Jelasnya

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Hadinuddin sangat mengapresiasi program ini, namun menurutnya harus disediakan prangkat sistem untuk merumuskan sebaik mungkin program itu, sehingga hitungannya  jelas. Karena itu butuh saluran, butuh pipanisasi.

“Kalau nyambung dari Sidoarjo, kan ndak mungkin. Harus ada stasiun pengepulan Gas. “ Saya pikir Ini ide bagus, Mas Bambang, berpikirnya jangka panjang , cuman ini harus bersinergi dengan semua komponen, termasuk pemerintah daerah,  politisi dan para pengusaha”. Jelasnya.

“Saya pikir kalau mas Bambang di Komisi VII, apalagi dia dibanggar saya rasa bisa mendorong untuk terealisasinya ini, artinya kalau dalam pikiran kita jangka waktunya panjang dan membutuhkan biaya besar, mungkin bisa didorong dari segi APBN nya, bisa lebih cepat” Pungkasnya. (eros)

Berita Terkait Ekonomi Bisnis

No comments: