Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Para calon Kepala
Sekolah (KS) mulai tingkat
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengan Pertama (SMP) hingga
Sekolah Menengah Atas (SMA) hadiri
panggilan Bupati Jember dr Faida di aula PB. Sudirman.
Menurut Bupati
Jember dr Faida, MMR yang saat itu didampingi Plt.
Sekda dan BKD,
dirinya mengundang sejumlah
calon kepala sekolah yang telah mengikuti ujian calon kepala sekolah, ini
adalah menyiapkan, memantapkan calon kepala sekolah.
Kepala Sekolah
yang menjabat belasan tahun perlu diganti, namun calon yang ada jumlahnya sedikit. “Sekolah-sekolah yang belum diganti kepala
sekolahnya ini bervariasi,ada yang akredatasi A dan B, ada yang dikota, ada
yang dipelosok, target pertama tidak ada sekolah yang kosong kepala
sekolahnya,” katanya. Selasa (6/9)
Masing-masing calon langsung mengisi formasi
KS-KS yang yang sudah melampaui masa periodesasi. Rekrutmen KS kali ini diperioritaskan
calon KS yang lama, yang belum ditempatkan. Kriteria penempatan KS, yakni
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, dan dekat dengan tempat tinggalnya.
“Untuk SD
targetnya tidak keluar dari desa kalau terpaksa tidak keluar dari wilayah
kecamatan. SMP targetnya tidak keluar dari kecamatan dan kalau terpaksa di
kecamatan sebelah, sementara untuk calon KS setingkat SMA diupayakan dekat
tempat tinggal, tetapi juga harus siap ditempatkan jauh dari tempat tinggal,”
paparnya.
Seusai
memanggil para calon KS langsung dilakukan wawancara untuk masing-masing calon
KS. Wawancara calon KS setingkat SD, langsung dilakukan oleh Wabup dan Plt.
Sekda, sedangkan untuk calon KS setingkat SMP dan SMA wawancara langsung dengan
Bupati.
Lebih lanjut
mantan Direktur Rumah Sakit Bina Sehat Jember ini menambahkan bahwa wawancara
tersebut sangat diperlukan karena calon KS yang baru akan mengemban amanat
tentang program pendidikan gratis, yang disyukuri wali murid dan disambut
masyarakat, meski tidak semuanya, namun juga ada yang menghujat.
Selain mengisi
formulir dan wawancara, calon KS juga menandatangani fakta integritas seperti
contoh kesepakatan tidak memungut biaya melalui OSIS. “Padahal tidak ada kepentingan OSIS, kebanyakan
pungutan seperti uang gedung atau yang lainnya tidak melalui kepala sekolah
namun melibatkan OSIS, meski OSIS tidak punya kepentingan apa-apa, hanya
digunakan sebagai sarana memperoleh uang,” imbuhnya.
Hal seperti itu
sudah tidak boleh lagi di Jember karena Pemkab telah mengambil sikap menerapkan
pendidikan gratis sampai SMA. Tinggal sekarang, keamuan para Kepala Sekolah
mengambil sikap bertugas secara professional atau menjadi pedagang peralatan
sekolah.
“Momentum di
dunia pendidikan seperti inilah yang sangat ditunggu masyarakat dan memastikan
KS mampu menghitung kebutuhan riil sekolah, sehingga ada data yang valid mana
yang perlu disubsidi, mana yang tidak,” ucapnya.
Setelah
wawancara nantinya, besar kemungkinan tidak semua mendapat SK KS, apalagi sudah
ada sinyalemen atau kabar yang masuk tentang calon KS yang tidak percaya diri,
tidak yakin kepada dirinya sendiri, hingga menggunakan uang pelicin.
“Semua
penilaian tergantung pada saat wawancara, berani jujur maka bakal diberikan
kesempatan ke-2, modal utamanya jujur. Meskipun banyak pengalaman, nilai bagus,
jika tidak jujur tidak akan menjamin apapun,” pungkas Bupati Jember dr Faida. (midd)
