"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Monday, October 3, 2016

Draff Raperda Diffable Jember Dinilai Jauh Dari Harapan

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Sejumlah kaum Diffable menyampaikan rasa kekekecewaanya atas pembahasan draff Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD kabupaten Jember Jawa Timur tentang Difable.

Pasalnya isi draff Raperda inisiatif tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang rencananya akan dibahas Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, dinilai masih jauh dari harapan.

Demikian disampaikan Antok, salah-satu penyandang Distabilitas usai rapat paripurna penyampaian tanggapan sejumlah fraksi, menanggapi tanggapan Bupati Jember, dr Faida, MMR atas lima rapeda inisiatif yang dilaksanakan Aula DPRD Jember, Senin (3/10)

Disamping Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Kelima perda yang masuk program legislasi daerah (prolegda) yakni Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Perda Perlindungan Cagar Budaya, Perda Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan, serta Toko Swalayan, dan Perda Keterbukaan Informasi Publik.

Menurutnya, kekecewaan ini diluapkan ketika bertemu Pansus 2, di aula  komisi A, “Terus terang kami kecewa mas, mayoritas isi draff, jauh dari harapan, lantaran masih banyak aspirasi kami yang belum diakomodir.” Kata Distabilitas yang tergabung dalam Persatuan Penyandang Cacat (Perpenca) Jember

“Awalnya kita sempat dijanjikan akan dilibatkan, mulai awal rancangan akademik, sampai perjalanannya nanti, namun kenyataannya dari naska akademik aja kita sudah kecolongan, kita tidak dilibatkan, semuanya dari Lemlit Unej. Celakanya lagi kita taunya dari media, kita tidak diberi tahu secara resmi” Keluhnya.

“Dari situlah kita inten, minta dukungan siapapun, media manapun, karena sangat banyak kekurangannya, tidak urut dan lompat-lompat, hak-hak yang lain belum masuk, misal perlindungan hukum tidak terperinci, Kita melihat juga ada yang kopi paste, makanya kita agak gimana gitu”. Lanjutnya.

Hal senada disampaikan Mais, bahkan ia mempertanyakan kridibilitas lemlit. “Mohon maaf, kridibilitas lemlit sebagai lembaga penelitian, tidak pernah sama sekali meneliti, mengkaji tentang, distabilitas, khususnya di Jember, apalagi dibuat tanpa sepengetahuan dan melibatkan perwakilan kami” katanya.

Atas keluhan tersebut, Selasa (4/10) besuk, Pansus DPRD Jember berjanji akan mempertemukan kelompoknya dengan Lembaga Penelitihan Universitas Jember (lemlit Unej), dan dirinya akan mempertanyakan hal-hal yang hubungannya dengan kajian-kajiannya.

Fisolofinya yang paling tahu dan yang paling faham masalah distabilitas adalah distabilitas itu sendiri, kedua mereka yang selama ini simpati, “Dalam hal ini pihak lemlit tidak pada dua kondisi itu, sehingga kita meragukan terhadap lemlit unej itu sendiri” jelasnya.

Sebenarnya sejak awal kita sudah wanti-wanti, kita berharap DPRD mau memperjuangankan, dengan cara melibatkan kita sepenuhnya, partisipasi. “Lantaran Naska akademik tidak bisa dirubah, katanya, akhirnya kita diberi peluang, dikondisikan dalam pembahasan pansus kita akan dilibatkan,”. Pungkasnya.

Atas keluan tersebut ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, berjanji akan mengakomodir aspirasinya “Terima kasih masukannya.“Jangan kuatir, kita pasti akan melibatkan sampean, intinya perda ini buat kan memang tujuannya untuk melindungi para penyandang distabilitas,” Janjinya. (eros)

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: