Segenap kru dan jajaran Redaksi Majalah Gempur Online mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi 2017"
Custom Search

Senin, 06 Maret 2017

Bupati Banyuwangi Minta Pemdes Transparan Kelola Anggaran

Banyuwangi. MAJALAH-GEMPUR.Com. Bupati Banyuwangi, intruksikan seluruh desa di Banyuwangi menerapkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Jumlah anggaran dan peruntukkannya harus diumumkan pada publik.

Apalagi dana yang mengalir ke desa kini banyak. ”Sekarang sudah zamannya transparan. Desa juga harus demikian. Pengelolaan dan peruntukan anggaran di desa, harus diketahui oleh masyarakat,” Demikian disampaikan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Senin (6/3).

Desa kini banyak mengelola anggaran keuangan baik dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD) dari APBN, serta Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai pendamping Dana Desa dari APBD. Selain dipampang di baliho, Anas meminta pengumuman dilakukan di situs resmi milik desa. Sehingga bisa diakses masyarakat.

ADD di Banyuwangi tahun ini meningkat, dari Rp Rp 80 miliar pada 2016, jadi Rp 143 miliar. Anggaran itu salah satunya untuk pengentasan kemiskinan dan anak putus sekolah. rata-rata tiap desa mengelola anggaran lebih dari Rp 1 miliar, bahkan mendekati Rp 2 miliar.

Sejumlah desa sudah melakukan pengumuman publik tentang alokasi anggaran desanya. Seperti yang dilakukan Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi. Desa ini memampangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di baliho besar yang diletakkan di halaman balai desa.

Tahun ini, APBDes Tegalrejo Rp 1.803.045.940, dari PAD Rp 129.099.940, Rp 779.014.000 dari ADD, serta Rp 894.932.000 dari DD. Anggaran tersebut 65,3 persen digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan hanya 34,7 persen untuk penyelenggaraan pemerintah desa, atau sebesar Rp 630.022.340,-

Dalam baliho tersebut juga dirinci dana pembangunan desa sebesar Rp 988.350.000. Rinciannya, Rp 138.316.600 untuk pembinaan masyarakat, Rp 58.175.940 untuk pemberdayaan, serta untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan lainnya sebesar Rp 988.350.000.

Anas meminta transparansi anggarannya lebih detail lagi. Dicontohkan dia untuk pembangunan jalan di Tegalrejo, bisa ditunjukkan lokasi mana yang akan dibangun. Sehingga masyarakat desa bisa mengetahui dan mengawal kebijakan tersebut.”Ini sudah baik, hanya saja nanti lebih detail lagi,” kata Anas. (hms/him)

Berita Terkait Politik dan Hukum

Tidak ada komentar: