"Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72.", "Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72.","Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72."
Custom Search

Minggu, 30 April 2017

Cegah Pungli, DPRD Situbondo Minta BPN Tentukan Biaya Prona

Situbondo, MAJALAH-GEMPUR.Com. Lantaran tidak ada kepatian berapa jumlah biaya pemohon, pembuatan sertifikasi tanah program prona rawan terjadi korupsi dan pungli.

Karena tak seluruh biaya ditanggung Pemerintah, sementara kepastian biaya pemohon juga tidak diatur. "Agar tak ada lagi masalah dikemudian hari yang menjerat Kepala Desa, BPN bersama Pemkab harus segera membuat juklak dan juknis pembiayaan Prona," Demikian diungkapkan ketua DPRD Situbondo, Bhasori.

Atau kalau perlu, BPN harus mengeluarkan surat edaran, menetapkan besarnya biaya yang harus ditanggung oleh para pemohon. Dengan demikian, para Kepala Desa akan bisa lebih tenang dan tidak merasa khawatir menjalankannya, sehingga program pemerintah untuk warga miskin ini tidak terbengkelai.

Reaksi Kepala Desa, yang mengembalikan berkas Prona ke BPN, beberapa minggu lalu, lantaran mereka takut kejadian OTT menimpa dirinya, “Selama program tersebut biaya administratif yang ditanggung oleh pemohon tetap tidak diatur, maka dimungkinkan program tersebut, berpotensi untuk disalah gunakan.

Selain itu juga menimbulkan ketakutan, usai Operasi Tangkap Tangan (OTT), Kepala Desa. "Kalaupun dimungkinkan Kepala Desa tetap diberi kewenangan menentukan biaya Prona sendiri, sebaiknya Kepala Desa menentukan besaran biaya berdasarkan kesepakatan bersama pemohon" Pungkasnya. (ef/rt)

Berita Terkait Agraria

Tidak ada komentar: