Segenap kru dan jajaran Redaksi Majalah Gempur Online mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi 2017"
Custom Search

Jumat, 07 April 2017

Khawatir Kena OTT, Para Kepala Sekolah Temui Kapolres Jember

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com.  Untuk menjawab keresahan, maraknya Kepala sekolah terkena OTT Saber Pungli. PGRI  gelar pertemuan dengan Kapolres mempertanyakan perbedaan Sumbangan dan pungli.

Pertemuan antara Kepala Sekolah dan Ketua Komite, yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jember bersama Kapolres Jember yang dikemas dalam Silaturohim dan sosialisasi ini dimaksudkan agar mereka memahami perbedaan antara Sumbangan dan Pungutan.

Demikian kata Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo SH, SIK MH di hadapan para pengurus PGRI Jember bersama Anggota serta Kepala Sekolah SMAN dan SMK maupun Ketua Komite Se Kabupaten Jember di rumah makan Jalan Agus Salim, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumber Sari.  Jum’at (7/4)

Untuk itu mereka harus mengetahui yang diperbolehkan dan yang menjadi obyek saber pungli. “Pungutan liar (Pungli) itu tidak boleh dilaksanakan. Namun sumbangan itu jika tidak ada paksaan, serta dimusyawarahkan sesuai aturan yang melibatkan komite dan disetujui oleh Wali Murid.” Tutur AKBP Kusworo

Sementara PGRI Kabupaten Jember Supriyono, menyambut baik penjelasan Kapolres Jember, telah menjawab keresahan dilingkungan pendidik, yang sebelumnya lantaran adanya sedikit pemahaman yang masih belum sama,  namun setelah mendapatkan penjelasan dari Kapolres, kami semua legah.

“Dengan harapan penjelasan yang diberikan dan bisa dipahami oleh para kepala sekolah maupun ketua komite, agar tidak terjadi kembali ada energy positif yang mengalir, sehingga tidak adalagi kepala sekolah yang tersandung hukum.”Pungkas Supriyono

Kepala Sekolah SMAN 1 Jember, Dora Indriana,  merasa lebih tenang, lantaran peran masyarakat dalam pendidikan masih diperkenankan, dalam wujut subangan yang sifatnya sukarela dan nominal bisa ditentukan, namun bagi yang tidak mampu harus tetap dibebaskan dan tidak ada paksaan.

“Sehingga bisa memberikan sebuah oura baru bisa mendapat dana legal sesuai kebutuhan, sesuai proposal yang dibuat bersama komite, dan yang disarankan membuat rekening bersama antara siswa dengan sekolah maupun dengan komite akan kami lakukan.” Ungkap Dora (edw)   

Berita Terkait Politik dan Hukum

Tidak ada komentar: