"Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72.", "Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72.","Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72."
Custom Search

Sabtu, 01 April 2017

Tak Mampu Bayar Operasi, Pasien Tertahan di RSUD Situbondo

Situbondo. MAJALAH-GEMPUR.Com. Tidak mampu bayar biaya pengobatan, seorang pasien yang namanya tak terdaftar sebagai penerima SPM.tertahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdor Rahem Kabupaten Situbondo Jawa Timur.

Fadili, 42 tahun, warga Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, mengaku kecewa karena bolak balik mengurus SPM, namun tak mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial. Padahal Fadili mengaku sangat butuh biaya untuk operasi ceasar salah satu anggota keluarganya di rumah sakit sekitar 12 juta rupiah.

Dari pengolahan sistem AKP atau Angka Kemiskinan Partisipatif, nama Kepala Keluarga Fadili masuk ketegori masyarakat hampir miskin. Berdasarkan Peraturan Bupati, tentang pelayanan masyarakat miskin, kategori ini tak masuk penerima SPM. Pemerintah hanya memberikan bantuan SPM, bagi warga miskin dan sangat miskin.

Fadili berharap, bantuan SPM juga diberikan kepada warga yang masuk kategori hampir miskin. “Hampir miskin dan miskin itu sama saja, karena sama-sama tak memiliki biaya untuk berobat. Apalagi, kami sudah mendapat surat keterangan  miskin dari Desa dan Kecamatan” Keluhnya.

Menurut Fadili, baru-baru ini salah satu keluarganya menjalani operasi ceasar di RSUD Abdoer Rahem Situbondo. Biaya yang harus ditanggung sebesar 12 juta rupiah. Hingga kini masih ditahan pihak rumah sakit karena belum bayar biaya operasi,Katanya

Kepala Dinas Sosial Pemkab Situbondo, Drs. Lutfi Joko Prihatin, SH Saat dikonfirmasi Sabtu (01/4) mengaku, pihaknya bekerja berdasarkan aturan. “Dinsos pasti tidak akan mengeluarkan rekomendasi SPM, jika pemohonnya bukan warga miskin” Kilahnya.

Lutfi menambahkan, data warga miskin penerima SPM sudah ada di Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Data tersebut menjadi acuan Dinas Sosial menerbitkan rekomendasi SPM. Jika tidak menggunakan data tersebut, Dinsos menyalahi ketentuan.

Oleh karena itu, Lutfi meminta pihak Desa dan Kecamatan, agar mengacu data kemiskinan, “Kami meminta Kades dan Camat mengacu pada klaster data kemiskinan yang sudah ada, agar kejadian seperti di Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan tak terulang kembali” Pungkasnya. (yan)

Berita Terkait Kesehatan

Tidak ada komentar: