"Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72.", "Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72.","Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72."
Custom Search

Selasa, 08 Agustus 2017

Korupsi memiliki Dampak Dimensi gender

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Korupsi memiliki dimensi gender, medki ada perbedaan dampak sosial antara laki-laki dan perempuan, namun dampak korupsi lebih parah bagi perempuan.

Perempuan lebih rentan jadi korban dan mengalami rintangan. Demikian ungkap Direktur Eksekutif Women Research Institute (WRI), Sita Aripurnami usai Pelatihan Kesetaraan Gender/Pemberdayaan Perempuan dan Dampak Korupsi bagi Perempuan, di Hotel Aston Jember, Selasa sore (8/8).

Pelatihan yang disponsori United States Agency International Development (USAID) digelar, sejak Senin (7/8) hingga hari ini. Pelatihan itu melibatkan berbagai stake holder, mulai dari aktifis perempuan, dinas kesehatan dan puskesmas, BPJS Kesehatan, pekerja sosial, BPD serta perwakilan jurnalis di Jember

Menurutnya, dampak korupsi terhadap perempuan itu bisa dilihat per sektor. Misalnya, sektor kesehatan yang selama ini menjadi kajian WRI. Tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 359 kasus per 100 ribu persalinan menjadi salah satu contoh dampak korupsi terhadap perempuan.

Bahkan, angka tersebut lebih tinggi bila dibanding masa pemerintahan orde baru yang berada di 320 kasus per 100 ribu persalinan. “Jika dilihat dari sektor kesehatan, sebenarnya banyak kasus menyedihkan yang dialami oleh perempuan. Salah satunya adalah kasus kematian Bu Nety, saat proses persalinan” ujarnya.

Dalam simulasi, digambarkan bahwa Bu Nety, tewas karena kompleksitas persoalan korupsi yang menjadi perintang memperoleh layanan kesehatan. Tak hanya korupsi di sektor kesehatan saja, melainkan juga bidang infrastruktur, penyediaan fasilitas angkutan massal dan kesahihan data warga miskin.

Semuanya saling terkait berkelindan, hingga menyebabkan Nety meninggal lantaran tak mendapat layanan kesehatan yang memadai. “Karena kasus korupsi itu kompleks, sehingga untuk mengurainya harus dilakukan satu persatu, dan perempuan wajib berpartisipasi di dalamnya,” tuturnya.

Mengenai partisipasi perempuan, Sita berkata, sebenarnya telah ada upaya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait jaringan solidaritas perempuan untuk memerangi korupsi. Bahkan jaringan itu juga dibangun hingga ke daerah-daerah melalui solidaritas perempuan anti korupsi.

Namun, gaungnya tidak sampai daerah. Untuk itu, WRI mendorong peran perempuan dalam pemberantasan korupsi. “Kalau semangatnya (di Jember) sudah ada, tinggal bagaimana mengawal menjadi gerakan di masing-masing daerah, yang benar-benar massif.  (eros/ruz)

Berita Terkait Sosial Budaya

Tidak ada komentar: