Ribuan Hektar Hutan Milik Perhutani KPH Jember Terlantar

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Lantaran pesanggem engan bermitra, ribuan hektar Hutan produksi milik Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jember di Lampeji, Mumbulsari Jember terlntar.

Tidak jalannya konservasi di hutan ini, karena selama 5 tahun Dana Sharing tak kunjung dicairkan. Sebenarnya bukan warga yang tak bisa diajak kerja sama, namun Perhutanilah yang mencederai kesepakatan dengan warga. Ungkap mantan Kepala Desa Lampeji, Agus Supandi, Kamis (25/8)

Kawasan hutan sekitar 1.500 ha di Gunung Mayang ini tahun 2012-2013, sempat sukses menjalani Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dan pernah panen raya pohon produksi. Sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) masyarakat dapat 40% dari keuntungan penjualan kayu, sementara Perhutani 60%. 

Kegagalan ini buah kemitraan pertama, kisaran 2005, yang hingga tiga tahun lebih, sharing keuntungan itu tidak pernah diterima masyarakat hingga muncul ketidak percayaan. “Itulah kenapa muncul ketidak percayaan masyarakat kepada Perhutani tidak mau diajak bermitra lagi.” tegasnya. 

Salah satu pesanggem Sutamar, warga Dusun Sumber Agung, mengisahkan, dulu dirinya diarahkan menanam sengon di lahan seluar 0,50 hektar. Namun, dipanen sepihak Perhutani, dirinya sama sekali tidak kecipratan sharing keuntungan.”Saya sudah kapok. Sekarang saya tanam pisang saja,” tuturnya. 

Sebenarnya, masyarkat tidak keberatan dipungut pajak, namun oleh dengan pemerintah. “Kalau ke Perhutani kami sudah kapok, tidak ingin dibohongi lagi, dari pada bermitra dengan perhutani lebih baik ditanami pisang, ketela pohon, dan jagung maupun kacang-kacangan, yang langsung bisa dipanen, ” keluhnya.

Sutamar membantah adanya dana CSR yang diturunkan Perhutani kepada masyarakat, Sepengetahuannya, Perhutani tak pernah memberikan bantuan sosial itu kepadanya.” Saya tidak pernah dapat. Nggak tahu kalo warga yang lain,” pungkas Sutarman

Sebelumnya Kepala Sub Seksi Komunikasi Perusahaan dan Kelola Sosial KPH Perhutani Jember, Antono Dwi Handoyo, mengklaim, gundul "terlantar" nya hutan lantaran terkendala kultural masyarakat setempat, Warga Lampeji begitu susah jika diarahkan agar kooperatif untuk menjadi bagian dari pelaku konservasi hutan. 

Kendati demikian dia enggan jika dikatakan PHBM di Lampeji gagal. Selain itu, kendala aturan tentang keluarnya izin tebang yang terlampau lama sejak diajukannya penebangan membuat masyarakat yang terlibat dalam PHBM menjadi tak sabar.

Untuk itu, kata dia, KPH Perhutani Jember tengah mengusulkan kepada perhutani Pusat agar diberi keluasan otoritas izin tebang. “kami masih mencari solusi yang terbaik, untuk itu kami masih melakukan pendekatan kepada warga, selain itu juga rutin menurunkan CSR untuk mereka,” paparnya. (edw)