"Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72.", "Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72.","Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72."
Custom Search

Kamis, 07 September 2017

Penahanan Penolak Tambang Emas Banyuwangi Adalah Politik Adu Domba

Banyuwangi, MAJALAH-GEMPUR.Com.  Sejumlah aktivis lingkungan mengecam upaya kriminalisasi PT BSI, para aktifis Tolak Tambang emas, M Yunus Wahyudi dan M. Helmi Rosadi.

Hal itu terkait penahanan Heri Budiawan alias Budi Pego,warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur saat menjadi korlap aksi demo tolak tambang pada tanggal 4 April 2017 lalu diduga mengibarkan bendera berlogo palu arit.

Yunus selaku ketua Forum Solidaritas Banyuwangi (FSB) menegaskan bahwa penangkapan itu  upaya kriminalisasi PT BSI untuk menghentikan tolak tambang emas. Tegasnya saat menggelar jumpa pers di RM Authentic Osing (Aos) Banjarsari, Banyuwangi, Kamis, (7/9).

"Dan ini lebih jahat dari politik PKI. Saya minta kepada aparat penegak hukum agar mengkaji ulang penahanan Budi Pego, karena bukti spanduk dan bendera sampai saat ini tidak ada. Karena semua itu hanyalah rekayasa hukum," sergah M. Yunus Wahyudi.

Untuk itu, polisi dan jaksa harus membebaskan Budi Pego. Sebetulnya praktek rekayasa memakai palu arit ini sudah usang. "Dan yang lebih jahat lagi, pembuat bendera dan spanduk palu arit. Dan ini adalah tugas polisi untuk menemukan aktor pembuatan konflik ini," tegasnya.

Sementara M Helmi Rosiyadi menyatakan, adu domba ini tak ubahnya politik devide et impera jaman Belanda. Kalau ingin menghentikan perlawanan rakyat, ya keberadaan tambang emas itu harus mensejahterakan rakyat.

"Jadi jangan salahkan rakyat yang demo menolak tambang emas, karena mereka khawatir merusak lingkungan. Tugas kita untuk mensenjangan sosial, supaya paham radikal seperti komunisme tumbuh subur," lontar ketua aliansi rakyat miskin (ARM) Banyuwangi ini Helmi.

Dalam kesempatan ini, M. Helmi Rosyadi mengajak ormas keagamaan maupun kepemudaan untuk bersama-sama berjuang melestarikan lingkungan menolak tambang emas tumpang pitu dan menolak paham radikalisme yang menjadi musuh bersama.

Helmi juga mempertanyakan golden share yang dari 10 persen menjadi 6,5 persen. Kemana yang 3,5 persen. "Ini harus diusut. DPRD harus berperan aktif sebagai wakil kami," tandas Helmi yang juga aktivis buruh ini. (kim)

Berita Terkait Politik dan Hukum

Tidak ada komentar: