Hal itu terkait penahanan Heri Budiawan alias Budi
Pego,warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa
Timur saat menjadi korlap aksi demo tolak tambang pada tanggal 4 April 2017
lalu diduga mengibarkan bendera berlogo palu arit.
Yunus selaku ketua Forum Solidaritas Banyuwangi (FSB) menegaskan
bahwa penangkapan itu upaya
kriminalisasi PT BSI untuk menghentikan tolak tambang emas. Tegasnya saat menggelar
jumpa pers di RM Authentic Osing (Aos) Banjarsari, Banyuwangi, Kamis, (7/9).
"Dan ini lebih jahat dari politik PKI. Saya minta
kepada aparat penegak hukum agar mengkaji ulang penahanan Budi Pego, karena
bukti spanduk dan bendera sampai saat ini tidak ada. Karena semua itu hanyalah
rekayasa hukum," sergah M. Yunus Wahyudi.
Untuk itu, polisi dan jaksa harus membebaskan Budi Pego.
Sebetulnya praktek rekayasa memakai palu arit ini sudah usang. "Dan yang
lebih jahat lagi, pembuat bendera dan spanduk palu arit. Dan ini adalah tugas
polisi untuk menemukan aktor pembuatan konflik ini," tegasnya.
Sementara M Helmi Rosiyadi menyatakan, adu domba ini tak
ubahnya politik devide et impera jaman Belanda. Kalau ingin menghentikan
perlawanan rakyat, ya keberadaan tambang emas itu harus mensejahterakan rakyat.
"Jadi jangan salahkan rakyat yang demo menolak
tambang emas, karena mereka khawatir merusak lingkungan. Tugas kita untuk mensenjangan
sosial, supaya paham radikal seperti komunisme tumbuh subur," lontar ketua
aliansi rakyat miskin (ARM) Banyuwangi ini Helmi.
Dalam kesempatan ini, M. Helmi Rosyadi mengajak ormas
keagamaan maupun kepemudaan untuk bersama-sama berjuang melestarikan lingkungan
menolak tambang emas tumpang pitu dan menolak paham radikalisme yang menjadi
musuh bersama.
Helmi juga mempertanyakan golden share yang dari 10
persen menjadi 6,5 persen. Kemana yang 3,5 persen. "Ini harus diusut. DPRD
harus berperan aktif sebagai wakil kami," tandas Helmi yang juga aktivis
buruh ini. (kim)
