"Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72.", "Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72.","Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke 72."
Custom Search

Kamis, 05 Oktober 2017

DPRD Situbondo Nilai Perusda Banongan, Tumpul

Situbondo, MAJALAH-GEMPUR.com. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo, menilai Perusda Perkebunan Banongan tumpul, pasalnya sudah hampir setahun belum menunjukan kemajuan apapun.

Sejak Direkturnya dilantik 10 November 2016 silam, belum menunjukan progress kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan Pada APBD Perubahan 2017, tidak ada tidak ada perkembangan. Hal itu jelas bertolak belakang dengan pernyataan, Bupati, yang akan memecat, jika selama 6 bulan tidak menunjukan kemajuan.

DPRD, juga menyatakan belum puas dengan masalah honor Guru Tidak Tetap (GTT). Pada APBD 2017, dianggarkan sebesar 8 Miliar, tak terserap. parahnya  lagi,  pada APBD Perubahan malah tidak dianggarkan, Pemkab berdalih bahwa data GTT belum divalidasi. Padahal sudah  direncanakan sejak tahun  2016 lalu.

Dengan demikian, Pemkab sama saja memberikan harapan atau PHP. “Hingga kini DPRD belum menerima hasil evaluasi, padahal sudah hampir setahun masa kepempimpinan Direktur baru, ini akan jadi pembahasan teknis ditingkat Komisi bersama SKPD” Tegas Wakil ketua DPRD Situbondo, Zeiniye, Kamis (5/10).

Herannya, selama ini  jumlah PAD Perusada Banongan hanya Rp 35 juta rupiah. Menanggapi pernyataan teserbut Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto berkilah, bahwa Perusahaan Daerah (Perusda) Perkebunan Banongan baru bisa menyetor ke PAD pada APBD 2018 mendatang.

DPRD Situbondo telah mengesahkan APBD Perubahan 2017  Total pendapatan 1 Trilyun 645 Miliar 317 juta rupiah lebih. Sedangkan anggaran belanja meningkat menjadi 1 Trilyun 756 Miliar 248 juta rupiah lebih. Defisit belanja ditutup Silpa atau Sisa Lebih Anggaran APBD 2016, yang jumlahnya mencapai 110 Miliar 931 juta lebih.

Sementara Pada APBD Perubahan ada perubahan PAD dari asumsi yang sebelumnya 170 Miliar 700 juta rupiah lebih, mengalami peningkatan menjadi 209 Miliar  906 juta rupiah lebih. Dengan demikian PAD  naik sekitar 39 miliar 505 juta rupiah lebih.  (edo).

Berita Terkait Politik dan Hukum

Tidak ada komentar: