"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Wednesday, November 8, 2017

Panwascam di Jember Minim Keterwakilan Perempuan

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Sebanyak Panitia 93 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Rabu (8/11/2017) dilantik Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jember, hanya empat diantaranya perempuan.

“Unsur perempuanya tidak mencapai 30%, sehingga perlu di cek lagi, kenapa minat perempuan sangat minim”, Demikian disampaikan  Bupati Jember dr, Hj. Faida MMR, saat memberikan sambutannya dalam acara pelantikan tersebut di Aula Diknas kabupaten setempat.

Pelantikan dipimpin langsung oleh ketua Panwaslu Kabupten Abdullah Waid dan disaksikan oleh Edy Supriyanto Bawaslu Propinsi, Bupati Jember, Jajaran Forpimda, Perwakilan Partai Politik serta seluruh camat se Kabupaten Jember.

Menurutnya apa karena perempuan tidak suka jadi pengawas dan laki-laki lebih suka jadi pengawas pemimihan umum (Pemilu) ? Tanyanya. Untuk itu  Bupati berharap, kedepan agar lebih banyak lagi minat perempuan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Hasil demokrasi yang baik adalah pengawasan yang efektif, sehingga bisa menghasilkan calon pemimpin yang baik, “Tentu kalau demokrasinya baik, yang menikmati adalah perempuan, jika hasil dari pengawasan demokrasinya kurang baik, maka yang akan dirugikan juga perempuan,” tambah Bupati.

Abdullah Waid, selaku Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jember, mengatakan bahwa dari 511 pendaftar di panwascam, sekitar 495 lolos administrasi, kemudian disaring lagi menjadi 114 peserta yang lolos test tulis, dan dari test tulis menjadi 93 yang lolos wawancara.

“Dari awal jumlah pendaftar perempuan memang hanya 9 orang, tapi alhamdulillah sampai hari ini dilantik masih ada 4 unsur perempuannya walau tidak sampai kuota 30%, sedangkan untuk nilai test tulis tertinggi diraih oleh Ketua Panwascam Panti yaitu H. Mudahar Abusiri. SP,” ujarnya. (eros/ali)

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: