"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Thursday, 7 December 2017

Aktivis Situbondo Gelar Aksi Tuntut Kasus Korupsi Dituntaskan

Situbondo, MAJALAH GEMPUR.Com. Sambut Hari Anti Korupsi sedunia, Puluhan aktivis Anti Korupsi yang tergabung di LSM Gempur Situbondo, Kamis (07/12) gelar aksi tuntut kasus korupsi segera dituntaskan.

Sebelun ke Mapolres dan  Kejari, dalam orasinya di Pemkab Situbondo, Junaidi selaku orator mendesak aparat penegak hukum dan Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto segera menonaktifkan para oknum PNS dilingkungan Diknas sebagai tersangka dugaan korupsi K 13 ( kurikulum 2013).

Pantauan dinlapangan, Setelah beberapa menit, pendemo ditemui oleh Asisten II pemkab, Sugiono M,Pd  Situbondo. Di hadapan pendemo Sugiono mengatakan akan menyampaikan aspirasi  kepada bupati dan wakil bupati serta sekda yang kebetulan tidak ada di tempat karena menghadiri acara PAW di gedung DPRD.

"Saya mewakili bupati situbondo Situbondo, untuk sementara saya tampung aspirasi ini dan saya akan sampaikan kepada bapak bupati dan wakil bupati ,  yang saat ini beliaunya tidak ada di tempat karena menghadiri acara  PAW (Pergantian Antar Waktu) di kantor DPRD Situbondo" jelasnya,

Di Mapolres, mereka mendesak Polres segera menuntaskan kasus korupsi Simdes yang sudah ada calon tersangkanya dlingkungan pemkab. Kepastian hukum kasus korupsi 132 laptop untuk kepala desa dengan total anggaran 1 Miliar 584 juta Rupiah, masing masing desa dapat 12 juta tidak ada kepastian hukumnya.

Selain itu mereka mempertayakan kasus OTT yang dilakukan oleh Tim saber pungli. "Kepada bapak kapolres Situbondo, mohon kasus korupsi Simdes sama dengan yang calon tersangkanya dilingkungan pemerintahan Kabupaten  dan merugikan keuangan negara miliaran rupiah segera di tuntaskan" teriak Junaedi.

Sementara di Kejari mereka mendesak keajaksaan segera melimpahkan kepengadilan Tipikor  Propinsi Jawa timur, terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus korupsi K 13 ( kurikulum 2013 ) yang  di duga ada keterlibatan  rekanan pemenang tender dan oknum PPK  di lingkungan diknas. (edo).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: