"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"
Custom Search

Wednesday, 17 January 2018

PDI Perjuangan Jember Minta DPRD Segera Proses Pergantian Wakil Pimpinan

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. DPC PDI Perjuangan kembali meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tindak lanjuti usulan pergantian Wakil Pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan, Ni Nyoman P Martini.

Usulan yang disampaikan melalui surat tertanggal 15 Januari 2018 No 046/EX/DPC/I/2018, yang ditandatangani Ketua DPC PDI Perjuangan, Tabroni SE dan Sekertaris Bambang Wahjoe S, menindak lanjuti surat Usulan terdahulu tertangal 18 Desember 2017.

“Oleh karena itu kami kembali mengirim  surat ke dua agar segera memfasilitasi pergantian secara sungguh-sungguh berdasar perundang-undangan,  etika dan moral politik, sesuai surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan nomor 3668 tertanggal Jakarta 7 Desember 2017 segera ditindaklanjuti”, jelasnya. 

Usulan pergantian Martini ini menurutnya berdasar evaluasi dan masukan-masukan dari petugas partai Serta adanya pemberitaan di berbagai media terkait penolakan APBD Jember, dan memperhatikan Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan nomor 057/TAP/DPP/VI/2012.

Dan surat No 063/TAP/DPP/VII/2014, tentang petunjuk  pelaksanaan penetapan pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten, dari PDI.Perjuangan, serta peraturan PDI. Perjuangan No 22 Tahun 2015 tentang susunan dan kedudukan Fraksi PDI. Perjuangan.

“Pada 28 Nopember 2017, DPP PDI Perjuangan memutuskan melakukan pergantian wakil ketua DPRD dari PDI Perjuangan atas Nama Ni Nyoman P Martini digantikan  Lukman Winarno SS yang ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Kamarudin Watubun dan Sekertaris Jendral Hasto Kritiyanto”, pungkasnya.

Menanggapi surat usulan tersebut Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni, menyampaikan bahwa setelah menerima surat tersebut langsung melakukan rapat pimpinan membahas surat DPC PDIP,dan hasilnya adalah DPRD akan membalas surat DPC PDIP tersebut.

Namun Thoif mengaku belum bisa memproses surat tersebut. “Karena dalam konsideran pergantian tersebut tidak sesuai dengan fakta yaitu masalah penolakan membahas APBD, hal ini menurut pimpinan kurang tepat, dan belum bisa memproses usulan itu”, jelasnya saat dihubungi melalui WhatshAppnya. (edw).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: