"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"
Custom Search

Monday, 26 February 2018

Anggota DPRD Situbondo Bantah Pakai Uang Persediaan

Situbondo, MAJALAH-GEMPUR.Com. Anggota DPRD Situbondo bantah Pakai Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.480 juta, dengan alasan karena segala bentuk keuangan untuk anggota dewan sudah disediakan.

Bantahan tersebut disampaikan Anggota DPRD Situbondo fraksi golongan karya (Golkar), Ahmad Busairi (Kacong), “kecil kemungkinan hal tersebut terjadi, apalagi UP bukan dialokasikan untuk kegiatan anggota, mMelainkan untuk bayar listrik, air, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Meski begitu, Ahmad belum berani memastikan hal itu. Dalam pandangannya, bukan tidak mungkin digunakan untuk membiayai program-program yang berkaitan dengan anggota DPRD. Jikapun dipakai, itu bukan urusan anggota  tap menjadi urusan sekretariat. “Kita adalah pihak yang dilayani,” tambah Ahmad.

Tidak ada sangkut pautnya dengan anggota. Sebab, untuk keuangan yang digunakan kegiatan, menjadi tanggung jawab bagian sekretariat. “Misalnya ada kunjungan kerja ke luar daerah. Uang perjalanan dinas, tempat penginapan, itu sekretariat yang ngatur. Kita tahunya dapat uang perjalanan,” bebernya.

Menurutnya, anggota DPRD tidak ngurusi tataran teknis. Karena itu, tidak seharusnya uang UP dikait-kaitkan dengan anggota DPRD.  “Jelas kami tidak tahu, yang penting menjalankan tugas, melaksanakan kewajibannya, lalu menerima hak. Intinya, kami tidak mengelola keuangan,”pungkas ketua AMPG Situbondo itu.

Sementara itu, pihak Kejaksanaan Negeri (Kejari) Situbondo tidak dapat dikonfirmasi, bahkan, ketua tim penyidik UP Kejari, Yasin Joko Pratomo yang dihubungi, enggan berbicara. Pesan singkat yang dikirim melalui WhatsApp (WA)  tidak ada balasan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Situbondo geledah ruang sekretariat DPRD Situbondo, terkait dugaan korupsi UP sebesar Rp.480 juta, dalam penggeledahan  itu penyidik Kejari membawa dua kardus dan satu koper dokumen di ruangan Sekretariat DPRD. (mam).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: