"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"
Custom Search

Wednesday, 7 March 2018

Bupati Sijunjung Sosialisasi JKN-KIS Dan Raker APBNagari

Sijunjung, MAJALAH-GEMPUR.Com. Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin diwakili Asisten I Setdakab, Irwandi Rabu (7/3/2018) membuka sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

 Sosialisasi di gedung Pertemuan Pancasila Muaro Sijunjung, atas kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Sijunjung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Solok, disejalankan dengan rapat kerja fasilitasi penyusunan APBNagari tahun anggaran 2018.

Hadir pada sosialisasi in, Kepala DPMN, Syukri, Kepala BPJS Solok, Kasi Pemerintahan dan Kependudukan, Walinagari se Sijunjung, Sekretaris Nagari,  Bendahara/Operator Nagari dan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) serta Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI).

Bupati melalui Asisten I, Irwandi menyambut baik sosialisasi ini. Sesuai pasal 4 Perpres No. 19 / 2016 tentang perubahan kedua Perpres No.  12 / 2013 tentang Jaminan Kesehatan diatur bahwa kelompok peserta pekerja penerima upah yang wajib mendaftarkan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).

Sementara untuk Penyusunan APBNagari, harus mempedomani pasal 100 PP 47 / 2015 tentang perubahan PP No. 43 / 2014 tentang pelaksanaan UU No. 6 / 2014. Justru itu. Semoga Pemerintah Nagari dapat mengetahui pemanfaatan JKN-KIS bagi masyarakat dan sekaligus menghasilkan APBNagari sesuai peraturan yang berlaku.

Kepala Dinas PMN Syukri menyampaikan Rapat Kerja selama tiga hari, mulai 7 s/d 9 Maret 2018 ini dikut sebanyak 150 orang. Terdirinya Kasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan, Sekretaris Nagari, Bendahara/Operator Nagari.

Kemudian Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI). Sementara, Narasumber berasal dari DPMN, BKAD, Bapppeda, Pol PP dan Damkar, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung. (gus).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: