"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"
Custom Search

Wednesday, 21 March 2018

Kejari Situbondo Perkuat Jaringan Anti KKN


Situbondo, MAJALAH-GEMPUR.Com. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo Jawa Timur Rabu (21/03/2018), gelar kegiatan penguatan  jaringan anti korupsi Kolosi dan Nepotisme (KKN).

Penguatan dimulai dari pihak berwajib seperti polisi, organisasi pemerintah hingga sekolah-sekolah. Hadir dalam acara yang digelar di lantai II, ruang dr Ribut Junaidi Kantor Dinkes,  Bupati H.Dadang Wigiarto,SH  dan seluruh kepala struktural Dinkes, kepala dan staf rumah sakit pemerintah serta kepala dan staf puskesmas.

Kepala Kejari, Nur Slamet,SH,.MH, menyampaikan bahwa penguatan jaringan anti korupsi dilakukan di semua lini.  "Karena, pemberantasan korupsi tidak hanya ditegakkan oleh Kejari saja, namun oleh seluruh elemen masyarakat dan organisasi perangkat daerah (OPD)," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan, Drs.H.Abu Bakar Abdi,Apt.,M.Si, menyampaikan, aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan tanggung jawabnya memiliki tekanan yang cukup tinggi dari berbagai pihak. "Supaya ASN lebih berhati-hati, sehingga merasa aman dan tidak was-was saat bertugas," terang H.Abu Bakar Abdi.

Sementara itu, Bupati Situbondo H.Dadang Wigiarto,SH dalam arahannya mengucapkan terimakasih kepada Kajari karena komitmennya yang tinggi terhadap penguatan anti KKN di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.
 
Menurut Bupati H.Dadang. Pimpinan memiliki tanggung jawab atas perilaku anti KKN pada masyarakatnya. Sehingga ada perhatian dan penguatan jaringan anti KKN berdampak pada kualitas program pemerintah yang semakin baik dan tepat sasaran. Yang akhirnya berakibat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat umum.

"Jika ASN ragu-ragu untuk mengambil tindakan mengenai proyek, dapat dikonsultasikan kepada kejaksaan negeri. Sehingga tidak ada alasan untuk takut dalam melaksanakan proyek inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Agar kreatifitas daerah bisa terus tumbuh," tegas H.Dadang Wigiarto (mam).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: