"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"
Custom Search

Monday, 19 March 2018

Tekan Prostitusi, Satpol PP Situbondo Tempatkan Petugas Jaga

Situbondo, MAJALAH-GEMPUR.Com.  Untuk meminimalisir prostitusi di kota Santri, sejak beberapa hari lalu, Satpol PP Situbondo intensifkan penjagaan di lokasi Gunung Sampan (GS) selama 24 jam

Menurut Kepala Satpol-PP, Masyhari, SH penjagaan itu merupakan bagian dari sosialisasi, dengan keberadaan petugas, diharapkan aktifitas prostitusi di lokalisasi di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo Kota akan berkurang.  Tentunya untuk menghentikan penyakit masyarakat itu menurutnya perlu bertahap.

Petugas yang berjaga akan menegur setiap pengguna atau penyedia bisnis esek-esek itu. Dengan begitu, setidaknya bisa meminimalisir semua bentuk kegiatan negatif di lokasi perbukitan yang dikenal GS, "Kalau ada yang datang, kita tegur dulu, tidak bisa langsung ditindak," katanya.

Pemerintah melalui pihak-pihak terkait masih mematangkan rencana penutupan GS. Dengan perencanaan yang lebih matang, diharapkan langkah menghentikan bisnis prostitusi lebih efektif dan terarah. "Kita masih berkoordinasi dengan pihak terkait," ujarnya.

“Penjagaan sebenarnya sudah lama dilakukan petugas. Upaya tersebut lumayan ampuh dalam meminimalisir aktifitas bisnis esek-esek di GS. Akan tetapi tidak jarang ada aktifitas diluar pengawasan petugas, "Tetapi sekarang sudah mulai berkurang," Jelasnya.

Pada saatnya nanti, pasti ada tindakan tegas , namun tahapan sosialisasinya harus berjalan dengan baik dan partisipasi masyarakat. “Jika langsung ditutup, malah berpotensi menimbulkan masalah baru, Untuk menghentikan aktifitas di GS, menjadi tugas semua pihak tidak terkecuali masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demo di depan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, mereka yang ditemui oleh Sekdakab H.Syaifullah,M.M menagih kapada Bupati agar menutup tempat prostitusi . (mam).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: