"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"
Custom Search

Monday, 30 April 2018

Bawaslu Jatim Minta Bawaslu Jember Tertibkan APK Caleg


Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Maraknya Alat Peraga kampanye (APK) Bakal Calon Angongota legislatif (Bacaleg) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terpasang di Jember akhirnya dapat reaksi Bawaslu Jatim.

Baca juga: Penertiban APK Sebelum Masa KampanyeTanggung Jawab Pemerintah

“Saya melihat APK caleg dan partai banyak dipasang?  Itu tidak boleh,  apalagi ada nomor porpolnya,” Tegas  Tim asistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, Khudus Abdus Salam usai Sosialisasi Pengawasan Pemilu dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden 2019 di Jember, Senin (30/4/2018).

Menurutnya itu tidak boleh, Pasalnya disamping saat ini  masih dalam rangka Pemilihan Gubernur (Pilgub) juga tidak sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), jadi  itu tidak boleh dan harus dibersihkan. Untuk Ia berharap Panwas dapat segera membersihkan.

“Karena Itu tidak boleh mas, karena tidak sesuai, sesuai PKPU Pilkada misalnya, itu tidak boleh, apalagi UU Nomor 7, kalau tidak ada nomornya boleh, itu ada nomornya loh, saya lihat sendiri loh, ada dokumennya, bahkan Panwas sudah menulis surat, tinggal penindakannya saja”, katanya.

Jadi kan kita melalalui tahapan, yaitu dengan menulis surat kepada semua fihak terkait, baik kepada SKPD maupun kepada sejumlah Partai Politik. “jadi kita melakukan tahapan, memang kita harus kulonuwun dulu lah (permisi dulu), kalau tahapan sampai peringatan ketiga masih tetap, ya kita melakukan tindakan”, lanjutnya.

Menanggapi anggapan masih adanya multi tafsir, atau dianggap masih belum memasuki massa kampanye Legislatif,  Kudus  menyakinkan bahwa tidak ada multi rafsir’ “Bukan multi tafsir, itu sudah jelas, multi tafsirnya dimana, Kalau PKPU 4 malah sudah kena, wong disainnya aja tidak sesuai”, pungkasnya. (eros)

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: