Banyuwangi, MAJALAH-GEMPUR.Com. Penerimaan penghargaan Harmony Award Banyuwangi
menarik perhatian Kementrian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko
Polhukam) RI.
Sementara Bambang Lukito dari Dewan Kesenian
Blambangan menyatakan, di Banyuwangi, seni merupakan alat pemersatu.Seusai
kegiatan dialog, tim Kemenko melanjutkan kunjungannya ke Desa Kebangsaan di
Patoman, Kecamatan Blimbingsari. (kim).
Kehadirannya lantaran Banyuwangi
telah mendapat penghargaan Harmony Award karena konsep bermasyarakatnya guyub
rukun harmonis dan diganjar gelar Kabupaten Welas Asih pertama di Indonesia ke
70 di dunia.
Untuk itu dalam kesempatan
tersebut Kemenko Polhukam berkesempatan melakukan dialog dengan berbagai elemen masyarakat di
Banyuwangi. Diantaranya FKUB, DKB, FKMD, FPK, Formula Satu, Tokoh Agama, Tokoh
Budaya, Forpimda dan Camat se- Kabupaten Banyuwangi.
Dialog tersebut dimaksudkan untuk lebih memperkuat
Persatuan dan Kesatuan Bangsa - Membangun Kebersamaan dalam Keberagaman
Berbasis Kearifan Lokal. Untuk itu perlunya
dibentuk sebuah forum yang akan mengatasi persoalan sosial di masyarakat.
"Kami sedang
menggagas terbentuknya Dewan Kerukunan Sosial yang akan menjadi media
penyelesaian konflik sosial di masyarakat dengan kearifan lokal yang terbukti
bisa menjadi perekat kesatuan," ujar Kusnadi, Asisten Deputi 2 Kemenko
Polhukam di Aula Rempeg Jagapati, Kesbangpol Banyuwangi Selasa (15/5/2018).
.
Suminto, Ketua Parisada
Hindu Dharma Kabupaten Banyuwangi meminta pemerintah menegaskan kembali nilai
Pancasila dalam pedoman yang jelas. "Pancasila saat ini mulai pudar karena
masih abstrak, Pancasila tidak dijabarkan dalam program-program secara
kongkrit," kata Suminto.
Lebih lanjut, pengurus
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini juga mengingatkan agar pemerintah dan
masyarakat tidak terpaku pada isu ancaman yang tidak nyata. "Seringkali
kita waspada pada sesuatu yang tidak nyata seperti ancaman komunisme, namun
justru kita tidak peka pada ancaman ideologi kekerasan dan kematian
mengatasnamakan agama," paparnya.
Hal senada juga
disampaikan Ketua FPK, Miskawi. Dia meminta keterlibatan aktif pemerintah dalam
berjalannya kearifan lokal. "Seni sebagai pemersatu dan kearifan lokal
bukan hanya retorika, kami meminta pemerintah untuk terlibat dalam
pelaksanaannya," pintanya.