"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"
Custom Search

Tuesday, 15 May 2018

Kemenko Polhukam RI Gelar Dialog Dengan Warga Banyuwangi

Banyuwangi, MAJALAH-GEMPUR.Com. Penerimaan penghargaan Harmony Award Banyuwangi menarik perhatian Kementrian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI.

Kehadirannya lantaran Banyuwangi telah mendapat penghargaan Harmony Award karena konsep bermasyarakatnya guyub rukun harmonis dan diganjar gelar Kabupaten Welas Asih pertama di Indonesia ke 70 di dunia.

Untuk itu dalam kesempatan tersebut Kemenko Polhukam berkesempatan melakukan dialog  dengan berbagai elemen masyarakat di Banyuwangi. Diantaranya FKUB, DKB, FKMD, FPK, Formula Satu, Tokoh Agama, Tokoh Budaya, Forpimda dan Camat se- Kabupaten Banyuwangi.

Dialog  tersebut dimaksudkan untuk lebih memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa - Membangun Kebersamaan dalam Keberagaman Berbasis Kearifan Lokal. Untuk itu  perlunya dibentuk sebuah forum yang akan mengatasi persoalan sosial di masyarakat.

"Kami sedang menggagas terbentuknya Dewan Kerukunan Sosial yang akan menjadi media penyelesaian konflik sosial di masyarakat dengan kearifan lokal yang terbukti bisa menjadi perekat kesatuan," ujar Kusnadi, Asisten Deputi 2 Kemenko Polhukam di Aula Rempeg Jagapati, Kesbangpol Banyuwangi Selasa (15/5/2018).
.
Suminto, Ketua Parisada Hindu Dharma Kabupaten Banyuwangi meminta pemerintah menegaskan kembali nilai Pancasila dalam pedoman yang jelas. "Pancasila saat ini mulai pudar karena masih abstrak, Pancasila tidak dijabarkan dalam program-program secara kongkrit," kata Suminto.

Lebih lanjut, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini juga mengingatkan agar pemerintah dan masyarakat tidak terpaku pada isu ancaman yang tidak nyata. "Seringkali kita waspada pada sesuatu yang tidak nyata seperti ancaman komunisme, namun justru kita tidak peka pada ancaman ideologi kekerasan dan kematian mengatasnamakan agama," paparnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua FPK, Miskawi. Dia meminta keterlibatan aktif pemerintah dalam berjalannya kearifan lokal. "Seni sebagai pemersatu dan kearifan lokal bukan hanya retorika, kami meminta pemerintah untuk terlibat dalam pelaksanaannya," pintanya.

Sementara Bambang Lukito dari Dewan Kesenian Blambangan menyatakan, di Banyuwangi, seni merupakan alat pemersatu.Seusai kegiatan dialog, tim Kemenko melanjutkan kunjungannya ke Desa Kebangsaan di Patoman, Kecamatan Blimbingsari. (kim).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: