"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Wednesday, 24 October 2018

Bupati Jember Lantik 66 Pejabat Fungsional dan Serahkan 183 SK Kenaikan Pangkat

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Bupati Jember, dr  Faida, MMR Rabu (24/10/2018) melantik puluhan pejabat Fungsional dan menyserahkan ratusan SK Kenaikan pangkat di Pendopo Wahyawibahagraha.


Dalam pelantikan pejabat fungsional kedua ini ada 66  pejabat, 100 persen yang diusulkan, sementara untuk yang mendapatkan SK kenaikan pangkat, 183 atau 82 persen dari 222 yang diusulkan ke BKN, sedangkan sisianya 39 atau 18 persen itu belum belum rurun dengan berbagai alasan.

Diantaranya karena kelengkapan administrasi, sedang mejalani masa hukumam dan ada juga beberapa yang tidak diusulkan oleh OPD. “Saya tegaskan bahwa SK itu adalah hak ASN untuk mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian”, Kata Faida usai pelantikan dan penyerahan Surat Keputusan (SK).

Jadi lanjutnya, apabila ternyata ada yang tidak diusulkan oleh OPD atau Dinasnya dan mereka memenuhi kualifikasi, dipastikan tidak perlu lagi pengajuan, tetapi itu harus diproses oleh BKSDM atau BKD dan otomatis akan diajukan oleh Bupati Jember.

lanjut Faida untuk pelantikan pejabat Fungsional dilaksanakan di Pendopo, sama seperti yang dilakukan pada pelantikan pejabat struktural, karena jabatan ini mempunyai amanat yang tidak kalah pentingnya, bahkan sejatinya, pemegang jabatan fungsional ini dipercaya masyarakat sangat luar biasa.

Oleh karenanya dirinya ingin menyaksikan sendiri satu persatu. “Seperti tenaga Kesehatan, di lembaga ini bahkan pasien itu menitipkan rahasia dirinya boleh diketahui apa saja oleh pejabat fungsional ini, termasuk di pendidikan anak-anak kesayangan keluarga  rela dititipkan pada guru”,  Jelasnya.

Untuk itu dirinya terharu, sekaligus berharap pada yang dilantik punya semangat baru dalam memberi pelayanan sebagaik-baiknya. “Apalagi proses ini sama sekali tidak dipungut biaya, sehingga tidak ada alasan tidak bisa menjalankan pekerjaannya, termasuk melakukan pungli.” Tegasnya. (eros).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: