Jakarta, MAJALAH-GEMPUR.Com. Tim verifikasi proposal Kompeteisi
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2018 KemenPANRB pilih 25
nominasi pengelola pengaduan pelayanan publik terbaik.
Masing-masing terdiri dari
enam kementerian/lembaga, 18 pemda, dan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya
mereka akan mengikuti tahap penilaian lanjutan, yakni presentasi dan wawancara
untuk ditetapkan menjadi Top 10.
Presentasi dan wawancara
di kantor Kementerian PANRB pada tanggal
31 Oktober - 2 November 2018, sementara penganugerahan terhadap Top 10 akan
dilakukan dalam rangkaian International Public Services (IPS) Forum 2018 di
Jakarta Convention Center (JCC) pada 7-8 November mendatang.
“Penerima penghargaan Top
10 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik akan difasilitasi untuk
mengikuti kompetisi berskala internasional,” ujar Asisten Deputi Bidang
Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, M.
Imanuddin, di Jakarta, Selasa (30/10/2018).
Sebelumnya, tim verifikasi
yang menjadi bagian dari tim evaluator ini melakukan verifikasi proposal selama
dua hari pada tanggal 25-26 Oktober 2018. Tim evaluasi ini dipimpin oleh mantan
Menteri PANRB Azwar Abubakar.
Imanuddin menjelaskan,
kompetisi ini merupakan kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian
penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik di kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, BUMN/BUMD yang menyelenggarakan pengelolaan pengaduan
pelayanan publik.
Kompetisi ini bertujuan
untuk menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan
pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Adanya kompetisi ini juga
sebagai motivasi penyelenggara pelayanan publik untuk membangun pengelolaan
pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi, partisipatif, dan dimanfaatkan
untuk perbaikan berkelanjutan. Tujuan lainnya, untuk mewujudkan manajemen
pengetahuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama dalam hal
pertukaran pengalaman dan pembelajaran pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
“Kompetisi ini juga sebagai
akselerasi capaian kondisi yang diharapkan sebagaimana telah dirumuskan dalam
Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N),”
pungkasnya. (don/hmas PANRB)
Berikut daftar
K/L/Pemda/BUMN yang masuk nominasi Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik:
1. Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia
2. Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan
3. Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
4. Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Badan Pengawas Obat dan
Makanan
6. BPJS Kesehatan
7. Pemerintah Kota
Semarang
8. Pemerintah Kota
Banjarmasin
9. Pemerintah Kota Cirebon
10. Pemerintah Kota
Bandung
11. Pemerintah Kota Solok
12. Pemerintah Kota Medan
13. Pemerintah Kota Banjar
Baru
14. Pemerintah Kota
Sukabumi
15. Pemerintah Kota Ambon
16. Pemerintah Kota Malang
17. Pemerintah Kab.
Bojonegoro
18. Pemerintah Kab.
Banyuwangi
19. Pemerintah Kab.
Bulukumba
20. Pemerintah Kab. Kendal
21. Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan
22. Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah
23. Pemerintah Provinsi DI
Yogyakarta
24. Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan
25. PT Pos Indonesia
(Persero)