"Selamat kepada 14 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal Aceh yang lolos menjadi peserta Pemlihan Umum Tahun Tahun 2019"

Tuesday, 6 November 2018

Pasca OTT, Pelayanan Adminduk di Jember Kembali Normal

Jember, MAJAH-GEMPUR.Com. Paska OTT Kepala Dispendukcapil Rabu (31/10/2018) lalu, dan ditunjuk plt oleh Bupati Jember, dr Faida, MMR, Senin (5/11/2018) kemarin, layanan Adminduk kembali normal.


"Alhamdulillah, Kantor Dispendukcapil sudah sejak kemaren sudah punya pelaksana tugas (Plt) yaitu Ibu Sartini sehingga layanan Adminduk baik KK, KTP, akte lahir dan KIA sudah ada yang menandatangani, masyarakat kini sudah bisa terlayani," ungkap Sekretaris Dispendukcapil, Daryanto, Selasa (06/11/2018).

Menurutnya, sejak kemarin Kantor Dispendukcapil Jember sudah bisa mencetak 250 KTP-EL, 66 dokumen akte kelahiran dan 203 KK. Proses kepengurusan dokumen Adminduk sudah bisa berjalan lancar dan masyarakat bisa pulang dengan membawa dokumen Adminduk.

"Jadi mulai kemarin, program cetak dokumen Adminduk Secepat - Cepatnya Mesti Jadi (Semedi) sudah berjalan normal kembali. Jam pelayanan tetap seperti biasanya, yakni mulai jam 8 pagi hingga 5 sore untuk hari Senin hingga Kamis," jelasnya.

Untuk merespon antusias masyarakat, jam 7.15 WIB petugas sudah siap, jam 8 pagi bisa terlayani. "Agar tidak antri dan mempermudah layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk),  Pendaftaran bisa lewat aplikasi Sistem Informasi Pelayanan (SIP) Adminduk melalui Andrid”, Pungkasnya.

Diberitakan bahwa paska Operasi tangkap Tangan (OTT) sebenyak 20 orang mulai dari Kepala Dinas Kependudukan can Catatan Sipil (Kadispendukcapil) Jember, sejumlah Kabid, Operator dan sejumlah Calo Rabu (31/10/2018) lalu, layanan Adminduk sempat terganggu.

Pasalnya tidak ada yang bisa menandatangi berkas, akibatnya, Kantor layanan publik yang tidak pernah sepi ini  tampak lengang,  karena Kadispenduk sedang menjalani pemerikasaan di Mapolres Jember, sebelum akhirnya penyidik Tim Saber Pungli menetapkan dua orang sebagai tersangka . (eros).

Berita Terkait Politik dan Hukum

No comments: