Jakarta, 30 Juni 2025 — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan deregulasi yang diumumkan pemerintah. Ia menilai, langkah ini merupakan upaya strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, namun tetap memerlukan pengawasan dan pelaksanaan yang tepat.
“Deregulasi bukan semata pelonggaran aturan, tapi alat untuk menggerakkan sektor produktif dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Pemerintah harus pastikan manfaatnya dirasakan pelaku usaha secara langsung,” ujar Gus Rivqy dalam keterangannya.
Paket deregulasi kali ini mencakup pelonggaran impor terhadap sepuluh kelompok komoditas serta penyederhanaan perizinan usaha waralaba. Komoditas yang terdampak termasuk produk kehutanan, pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, zat aditif, bahan bakar, bahan kimia, hingga alat transportasi ringan.
“Pelonggaran terbesar ada pada produk kehutanan. Pemerintah perlu menjelaskan urgensinya dan memastikan bahwa industri lokal tidak dirugikan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi penyederhanaan izin waralaba dalam negeri yang diatur dalam Permendag Nomor 25 Tahun 2025. Percepatan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba oleh pemerintah daerah dinilai akan sangat membantu pelaku UMKM.
“Selama ini banyak pelaku usaha kecil yang terkendala izin karena birokrasi. Penyederhanaan ini akan membuka peluang lebih besar bagi UMKM berkembang,” tambahnya.
Gus Rivqy menekankan bahwa arah kebijakan deregulasi harus berpihak pada rakyat kecil dan memperkuat fondasi ekonomi riil.
“Yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan yang konkret, menyentuh kebutuhan harian mereka, menciptakan pekerjaan, dan mendorong usaha kecil untuk tumbuh. Itulah indikator keberhasilan deregulasi,” tu
tupnya. (r1ck)
