Madura — Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Tembakau Madura, Holili M.Ag, menyerukan langkah strategis kepada pemerintah empat kabupaten di Pulau Madura — Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep — untuk segera melakukan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU). Seruan ini bertujuan agar pabrikan rokok besar dari luar Madura yang merasa dirugikan dengan kehadiran rokok lokal khas Madura tidak lagi masuk dan mendistribusikan produknya di wilayah Madura.
Dalam pernyataannya, Holili menegaskan bahwa Pulau Madura harus berdaulat dalam hal konsumsi rokok, terutama dengan mengutamakan dan memprioritaskan rokok-rokok lokal hasil produksi para pengusaha tembakau dan industri kecil yang ada di Madura. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat Madura untuk bersama-sama menguatkan semangat berdikari dengan lebih memilih dan menggunakan produk rokok lokal buatan anak negeri Madura.
“Bagi saya, Madura harus berdaulat dengan adanya rokok-rokok lokal yang diproduksi di Madura. Harus berdikari. Bagaimana orang Madura itu bisa mengkonsumsi rokok-rokok asli produk Pulau Madura,” tegas Holili.
Langkah ini, menurut Holili, bukan hanya sekadar membangun rasa bangga terhadap produk lokal, tetapi juga akan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi para petani tembakau Madura. Dengan dominasi rokok lokal di pasar Madura, maka permintaan terhadap tembakau Madura akan meningkat. Imbasnya, hasil panen petani tembakau Madura akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi, memberikan kesejahteraan yang lebih layak bagi petani dan pelaku industri tembakau lokal.
Holili juga menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya produk rokok luar yang membanjiri pasar Madura, padahal di sisi lain, rokok-rokok lokal Madura justru kesulitan mendapatkan tempat di pasar sendiri. Ia menilai kondisi ini sebagai bentuk penjajahan ekonomi yang terselubung dan harus segera dihentikan melalui kebijakan tegas dan perlindungan terhadap industri lokal.
“Selama ini pabrikan besar hanya menjadikan Madura sebagai pasar, bukan mitra. Petani tembakaunya ditekan harga, pengusaha rokok lokalnya tidak diberi ruang. Ini harus kita ubah. Sudah saatnya Madura menjadi tuan rumah di tanah sendiri,” ujar Holili.
Sebagai bentuk langkah nyata, Holili mendorong agar keempat pemerintah daerah di Pulau Madura duduk bersama untuk menyusun regulasi atau nota kesepahaman yang berpihak pada penguatan rokok lokal. Ia menekankan bahwa jika pemerintah kompak dan berpihak pada rakyatnya, maka kedaulatan ekonomi lokal bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan.
Seruan ini pun mulai mendapatkan perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para tokoh pemuda, petani tembakau, dan pelaku UMKM di bidang produksi rokok. Mereka menyatakan siap mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh Holili dalam memperjuangkan nasib petani dan kemandirian ekonomi Madura.
Dengan semangat gotong royong dan cinta terhadap produk lokal, Holili percaya bahwa Madura bisa menjadi contoh daerah yang berhasil membangun kedaulatan ekonomi berbasis potensi lokalnya, khususnya melalui industri tembakau dan rok
ok lokal. (r1ck)
