Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Aktivis Peduli Rakyat miskin Jum’at (12/7) di Bundaran DPRD Jl Jawa Jember buka posko
Pengaduan bagi para orang tua wali murid yang tidak mampu terkait mahalnya pungutan biaya penerimaan
siswa baru.
Pasalnya setiap ajaran
baru orang tua murid selalu dipusingkan mahalnya biaya pendidikan. Biaya Penerimaan
Siswa Baru (PSB) dan daftar ulang baik di SMP dan Negri antara 1.5 hingga 2 juta,
sementara untuk Dana Sumbangan Pembangunan (DSP), atau yang disebut Uang
gedung/Uang Isidental mencapai 4 hingga 5 juta rupiah.
Berbagai pungutan liar menunjukkan
adanya perubahan sekolah sebagai komuditas jasa, hal ini jelas menyimpang dari
amanat konstitusi, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga
melahirkan kastanisasi pendidikan yang berakibat pendidikan menjadi mahal,
sehingga menimbulkan diskriminasi. Demikian ungkap korlap aksi Sapto Raharjo.
Menurut Sapto pendidikan
sejatinya adalah sarana yang ditunjukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
membebaskan alam pikiran peserta didik dari segala hal yang menghambat kemajuan
dan kreativitasnya, namun orientasi ekonomi, politik, niolibral (pasar bebas),
telah membuat tujuan mulia pendidikan tenggelam dalam limbah-limbah industry
kapitalis, Pendidikan menjadi mahal dan tidak berkwalitas dan hanya bertujuan
mencetak peserta didik siap pakai bagi industry kapitalis.
Lebih lanjut Sapto
menjelaskan bahwa pendidikan adalah upaya sadar dan terencana bagaimana
membangun bangsa Indonesia, mencapai kehidupan lebih adil dan sejahtera, hal inilah
medasari mengapa banyak negara memprioritaskan pembangunan bidang pendidikan sebagai
salah satu indicator penting kesuksesan sebuah Negara.
Sebab pembentukan kualitas
sumber daya manusia hanya dapat dihasilkan melalui kebijakan terpadu, terencana
dan terarah dalam sector pendidikan, Ketika pendidikan berhasil, dapat
dikatakan pembangunan Negara tersebut akan banyak mengalami kemajuan.
Indonesia sebagai Negara
yang memiliki SDM besar belum mampu mengoptimalkan sektor pendidikan sebagai
bagian penting membentuk kesadaran kolektif dan keunggulan masyarakatnya,
Praktek komersialisasi, neolibralesme, neo kapitalisme dan dikriminasi
pendidikan masih banyak terjadi di Negri ini, Kesempatan untuk menikmati pendidikan
masih bersifat terbatas.