"Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017","Selamat Hari Pahlwan Republik Indonesia Tahun 2017"
Custom Search

Friday, July 12, 2013

Aktivis Peduli Rayat Miskin, Buka Posko Pengaduan Pungutan Di Sekolah

Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Aktivis Peduli Rakyat miskin Jum’at (12/7di Bundaran DPRD Jl Jawa Jember buka posko Pengaduan bagi para orang tua wali murid yang tidak mampu terkait mahalnya pungutan biaya penerimaan siswa baru.

Pasalnya setiap ajaran baru orang tua murid selalu dipusingkan mahalnya biaya pendidikan. Biaya Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan daftar ulang baik di SMP dan Negri antara 1.5 hingga 2 juta, sementara untuk Dana Sumbangan Pembangunan (DSP), atau yang disebut Uang gedung/Uang Isidental mencapai 4 hingga 5 juta rupiah.

Berbagai pungutan liar menunjukkan adanya perubahan sekolah sebagai komuditas jasa, hal ini jelas menyimpang dari amanat konstitusi, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga melahirkan kastanisasi pendidikan yang berakibat pendidikan menjadi mahal, sehingga menimbulkan diskriminasi. Demikian ungkap korlap aksi Sapto Raharjo.

Menurut Sapto pendidikan sejatinya adalah sarana yang ditunjukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membebaskan alam pikiran peserta didik dari segala hal yang menghambat kemajuan dan kreativitasnya, namun orientasi ekonomi, politik, niolibral (pasar bebas), telah membuat tujuan mulia pendidikan tenggelam dalam limbah-limbah industry kapitalis, Pendidikan menjadi mahal dan tidak berkwalitas dan hanya bertujuan mencetak peserta didik siap pakai bagi industry kapitalis.

Lebih lanjut Sapto menjelaskan bahwa pendidikan adalah upaya sadar dan terencana bagaimana membangun bangsa Indonesia, mencapai kehidupan lebih adil dan sejahtera, hal inilah medasari mengapa banyak negara memprioritaskan pembangunan bidang pendidikan sebagai salah satu indicator penting kesuksesan sebuah Negara.
 
Sebab pembentukan kualitas sumber daya manusia hanya dapat dihasilkan melalui kebijakan terpadu, terencana dan terarah dalam sector pendidikan, Ketika pendidikan berhasil, dapat dikatakan pembangunan Negara tersebut akan banyak mengalami kemajuan.

Indonesia sebagai Negara yang memiliki SDM besar belum mampu mengoptimalkan sektor pendidikan sebagai bagian penting membentuk kesadaran kolektif dan keunggulan masyarakatnya, Praktek komersialisasi, neolibralesme, neo kapitalisme dan dikriminasi pendidikan masih banyak terjadi di Negri ini, Kesempatan untuk menikmati pendidikan masih bersifat terbatas.

Untuk itu pemerintah dianggap gagal menerapkan konsef pendidikan untuk semua dan sebaliknya, justru yang banyak terjadi tercipta kesejenjangan pendidikan antara si kaya dan si miskin, tak heran semakin hari banyak penentangan  terhadap system dan kurikulum pendidikan yang berlaku saat ini, yang telah banyak bertentangan dengan misi besar bangsa dan melanggar amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pungkasnya. (Edw)

Berita Terkait Pendidikan

1 comment:

Anonymous said...

Kalau sekolah swasta yg mengadakan pungutan bisa ditindak kagak! Padahal sama-sama dapat BOS, tapi sekarang kesannya sekolah negeri yg dikebiri oleh badan2/media2/LSM2 dll contoh dalam lembaga SDN VS MI