Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dinilai masih belum serius dalam penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), padahal wabah ini kasusnya tiap hari kian bertambah.
Bahkan, PKM di Jember mencapai ribuan kasus, tapi Satuan Gugus Tugas (Satgas), mengaku tidak punya anggaran. "Nggak ada (anggaran untuk PMK)," ujar Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Jember Andi Pranoto, saat dikonfirmasi melalui Whatsapp, Jumat (17/6/2022)
Sehingga dalam penangaann penyakit penular pada ternak itu dilakukan hanya oleh petugas Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Jember, yang ada dilapangan. "Kita tidak anggarkan utuk itu, jadi petugas kita yang dilapangan, yang ngobati," kata Andi
Meski tidak ada anggaran, kata Andi, Satgas PMK juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk pencegahan wabah pada ternak, dan juga memberikan edukasi tentang pengobatan. "Edukasi, pengobatan, pencegahan dan lain sebagainya, termasuk juga sosialisasi," jelasnya.
Menurut anggota DPRD Jember Nyoman Aribowo, penanganan PMK itu bisa menggunakan Anggran Biaya Tidak Terduga (BTT). "Kami akan minta Bupati untuk menyetujui penggunaan BTT itu, dan ini kan harus ditetapkan menjadi bencana daerah mas," kata anggota Komisi B ini.
Mengingat ini wabah sudah meluas dan penularannya cepat. Maka Pemkab harus hadir, supaya kasus ini tidak terus bertambah. "Namun Pemerintah harus terbuka. Kalau ditutupi malah kita tidak bisa melakukan edukasi, dan pendidikan pada masyarakat," tutur Legislator PAN ini.
Pasalnya, akibat wabah PMK ini, peternak panik dan menjualnya. Akibatnya harga sapi dan kambing anjok. "Sampai-sampai jagal harus nolak, karena yang mau disembelih, terlalu banyak. Jadi bukan orang takut makan daging, wong rawon, bakso laris jekan mas," Tandasnya. (naw/eros)