Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com.
Tingginya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak
menjamin Inovasi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Jember bisa berkembangk.
Berdasarkan Hasil Laporan Litbang Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 dari 514 Kabupaten/ Kota se-Indonesia, Pemkab Jember justru masuk peringkat terbawah yaitu 488 atau rangking ke 26 dari bawah, sebagai golongan daerah yang miskin inovasi dengan serapan APBD cukup lambat.
Padahal, TPP nya, sudah dinaikan tiga kali lipat, ternyata tidak diimbangi dengan kerja keras. "Bupati harus menempatkan orang-orang terbaik yang punya visi dan mampu mengejawantahkan apa yang diinginkan oleh Bupati," ujar anggota DPRD Tabroni, Senin (20/6/2022).
Tabroni menilai rendahnya serapan anggaran dan minimnya inovasi daerah, menunjukkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kinerjanya tidak maksimal. "Rendahnya inovasi dan serapan anggaran menunjukkan bagian dari ketidakmampuan, pejabat Pemkab Jember," tegasnya.
Dengan jumlah TPP yang cukup tinggi, tiga kali lipat kenaikannya kata Tabroni, seharusnya mereka bisa semangat dalam bekerja. "TPP itu, bagian dari memberikan semangat, tetapi ternyata, hal itu tidak terhubung dengan hasil yang dicapai hari ini," ucapnya.
Sesuai Keputusan Bupati Jember No. 188.45/188/1.122022 tanggal 14 April 2022 bersaran tertinggi tambahan penghasilan pegawai Rp 11.589.400 hingga Rp, 21.751.100. Kemudian 12.912.800 hingga Rp15.039.700 serta jabatan dibawahnya mulai Rp. 1.164.700 hingga Rp. 10.793.200 per bulan.
Untuk itu Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini berhrap laporan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri itu, untuk menjadi catatan agar para OPD melakukan evaluasi kerjanya. "Mumpung masih ada waktu, ya segera lakukan evaluasi bagi OPD-OPD," kata Tabroni.
Mengingat, lanjut Tabroni, Pemerintah Kebupaten memiliki tim ahli percepatan pembangunan, serta ada TPP bagi pejabat, seharusnya masalah serapan anggaran ini, hal yang sepele. "Agar bagaimana Jember membangun ke depan, tidak boleh stagnan, tidak boleh monoton," tandasnya.
Menaggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano menegaskan lambatanya serapan itu, sebenarnya jika dibandingkan Kabupaten Banyuwangi masih setara. Meskipun di di Litbang Kemendagri kota Gandrung itu masuk 10 daerah dengan serapan APBD tertinggi.
"Banyuwangi sudah 29 persen realisasinya, tapi APBDnya kan cuma Rp 3 triliun, sementara Jember APBD nya Rp 4 triliun, realisasinya sekarang 1,1 Triliun. atau 27,19 persen, jauh melebihi kota Baru, jauh melebihi Banyuwangi," tanggapnya.
Laporan Litbang Kemendagri itu tambah Mirfano, tidak bisa dilihat dari satu sisi. Karena memang nilai anggaran Kabupaten Jember jauh lebih besar. "Jadi, nilai Jember itu jauh lebih besar, wes cukup bro gak usah dibahas," cetusnya, mengakhiri sambungan telepon.
Inovasi teratas, yaitu Kabupaten Kota Baru. Kabupaten Kulon Progo, Pati, Buton Utara, Pidie Jaya, Karimun, Kunawe, Lawu Utara Lampung Selatan, Kepulauan Anambas, Serdang Bedagai, Banyuasin, Buleleng, Pulau Morotai, Ogan Komering Ulu, Bantul, Pemalang, Natuna, Minahasa Selatan dan Banyuwangi. (naw/Yond).
