 |
| Sekjen DPP MIG SBS: En Jacob eresrte |
Karenanya tidak perlu
disesalkan, karena aparat pemerintah maupun rezim SBY sendiri lebih mengutamakan
kepentingan pribadi masing-masing, tidak perduli dengan kepentingan umum
sebagaimana tidak perdulinya dengan kepentuingan rakyat banyak.
Oleh karena itu, upaya
menghebohkan penyedapan yang dilakukan pihak intelijen asing terhadap sejumlah
elite politik dan pemerintahan di Indonesia, tidak perlu disesalkan, karena
memang ada tidak lebih dari upaya mencari simpati dan mengalihkan perhatian
umum.
Media Australia, The
Australian, dalam situs webnya, Sabtu (14/12/2013) mengungkap sebuah telegram 17
Oktober 2007 yang bersifat rahasia yang dikirim Kedutaan Besar AS di Jakarta
untuk para diplomat Amerika di Canberra, Australia, dan CIA (TRIBUNnews.com-
Minggu, 15 Desember 2013)
Isinya yang terungkap enam
tahun kemudian (2013), menjadi aspek paling kontroversial dari skandal
mata-mata Australia terhadap Indonesia karena sasarannya adalah ibu negara
Indonesia, Ani Yudhoyono.
Telegram itu membahas
dinamika baru dalam keseimbangan kekuasaan di pentas politik Indonesia dengan
munculnya seorang pemain yang menjadi penasihat paling berpengaruh bagi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seorang pemain yang dimaksudkan tak
lain adalah Kristiani Herawati, atau dikenal sebagai Ibu Ani Yudhoyono.
"Menurut sejumlah
kontak, ibu negara Indonesia itu telah menancapkan pengaruhnya ke Istana dan muncul
sebagai penasihat tidak terbantahkan bagi Presiden SBY". Kehadiran
Kristiani Herawati telah mengorbankan para penasihat Presiden yang penting
lainnya. Ibu negara diduga telah memanfaatkan aksesnya ke Presiden demi
membantu teman-temannya dan meremehkan para musuhnya, termasuk Wakil Presiden
(Jusuf) Kalla, ungkap laporan itu.
Telegram itu mengatakan,
Ibu Ani membatasi akses para penasihat lain ke Presiden dengan memperkuat perannya
sebagai gatekeeper, ibu negara mampu menyediakan bagi Presiden pandangan dan
perspektif kebijakan yang dipilihnya sendiri. Pandangan yang termuat dalam
telegram pihak Amerika itu dibagikan badan-badan intelijen Australia, yang juga
mencatat pengaruh Ibu Ani tersebut.
Di kalangan intelijen
Barat, Ibu Ani diketahui tidak punya minat untuk jadi presiden, tetapi telah menjadi
broker kekuasaan didalam pemerintahan negara tetangga terbesar dan terpenting
bagi Australia. Sementara bagi lembaga intelijen Australia Defence Signals
Directorate (DSD) dan sejumlah badan mata-mata lain di Canberra, secara alamiah
mereka semakin penasaran untuk tahu lebih banyak tentang dinamika baru di
Jakarta tersebut.
Mereka mempertimbangkan
apakah peran kekuasaan Ibu Ani merupakan bagian dari rencana yang dicurigai
untuk membuat dinasti keluarga yang berpuncak anak sulungnya akan menjadi
presiden. Dan, apa dinamika antara Ibu Ani dan kelompok-kelompok Islam yang dia
rayu untuk menopang dukungan politik buat suaminya.
Menurut The Australian,
ketika keputusan diambil pihak DSD untuk memantau telepon Presiden Yudhoyono
dan rekan-rekan paling senior dalam kepemimpinannya, diyakini bahwa ada alasan
kuat untuk juga menyasar ponsel milik Ibu Ani.
Kerena hasilnya, toh jika
ada niatan yang culas dapat diketahui dan diantisipasi oleh masyarakat umum,
Sebab bagi rakyat Indonesia sendiri, model keamanan dan pertahanan – entah apa
saja bentuknya – harus dan patut diupayakan sendiri tanpa bisa mengandalkan lebih
banyak dari peranan pemerintah atau Negara yang sepatitnya bekrwajiban
melindungi segenap warga Negara di negeri ini.
"Memantau pemikiran
dan koneksi penasihat politik terdekat Presiden sangat berguna," kata
salah satu orang yang terlibat dalam operasi itu. Namun, bulan lalu – sekitar
Novemver 2013 -- ketika dokumen yang dibocorkan mantan karyawan Badan Keamanan
Nasional (NSA) AS, Edward Snowden, menunjukkan bahwa pada 2009 DSD telah
menyasar ponsel SBY, Ibu Ani, dan delapan pemimpin Indonesia lain. Menurut The
Australian, SBY berkomentar bahwa penyadapan telepon istrinya merupakan langkah
yang terlalu jauh. Lihat saja kemarahan yang terpancar dari tweet awalnya di
Twitter setelah berita itu tersiar.
Inquirer mengatakan,
badan-badan intelijen yakin ada alasan keamanan nasional untuk membenarkan penyadapan
terhadap Ani Yudhoyono. Keputusan untuk memantau teleponnya jelas disengaja dan
diperhitungkan, dan tidak didasarkan pada gagasan sembrono. Keputusan untuk
menyadap juga tidak hanya didasarkan pada kenyataan bahwa SBY sesekali
menggunakan ponsel istrinya dan bukan miliknya sendiri.
Sifat hubungan pembagian
kekuasaan antara SBY dan Ibu Ani membuat tidak terelakkan bagi DSD saat
memutuskan untuk menyadap telepon Presiden SBY, maka mereka juga menyadap
ponsel Ibu Ani.
Menteri Sekretaris Negara
(Mensesneg) Sudi Silalahi membantah Ibu Negara Ani Yudhoyono berperan besar
mengatur pemerintahan termasuk urusan Kabinet. (TRIBUNnews. – Minggu, 15
Desember 2013). Semua Kabinet SBY boleh saja melakukan bantahan atau semacam
pembelaan, toh rakyat sudah memiliki penilaian dan pendapat sendiri. Karena dari
berbagai pengalaman, rakyat harus menghadapi dan mengatasi sendiri masalah yang
dihadapi.
Menurut Sudi, Ibu Ani
tidak pernah bicara kabinet apalagi ikut-ikut mengatur kabinet. Dia juga membantah
putra SBY yakni Agus Yudhoyono dipersiapkan menjadi pemimpin Indonesia. Seperti
diberitakan media Australia, The Australian, bahwa negara Kanguru itu menyadap
telepon Ibu Negara, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono pada 2009 silam atau
ketika SBY hendak memasuki periode kedua masa kepresidenannya.
Keputusan intelijen
Australia, Defence Signal Directorate (DSD) untuk menyadap Bu Ani karena didasari
pada posisinya sebagai orang yang paling berpengaruh terhadap SBY dan dianggap
tengah menyiapkan kursi kekuasaan untuk putra sulungnya, Agus Harimurti
Yudhoyono.
Tentu saja bursa calon presiden
Indonesia tahun 2014 cukup menarik untuk diketahui oleh seluruh bangsa
Indonesia yang sangat berkepentingan untuk ikut menentukan nasib dan masa
depannya di negeri ini. Jika saja benar Agus Harimurti Yudhoyono akan manju sebagai
Calon poresdien Indonesia pada Pemilu 2014, ada baiknya
diketahui masyarakat luas,
agar yang setuju dapat memberikan dukungan, tentu saja bagi yang tidak setuju
jangan sampai merasa
tertipu sebagaimana Pemilu sebelumnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR
TB Hasanuddin menilai wajar Ibu Negara Ani Yudhoyono memberikan saran kepada
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu terkait dugaan penyadapan yang
dilakukan Australia kepada Ani Yudhoyono. (TRIBUNnews.com – Senin, 16 Desember
2013)
Mengenai kabar yang
bersumber dari Wikileaks, Hasanuddin mengatakan hal itu harus diselidiki apakah
informasi tersebut akurat dan benar. Namun mengenai penyadapan, ia menduga hjal
itu dilakukan karena posisi Ani Yudhoyono sebagai ibu negara. "Jadi
mungkin ibu negara banyak menyimpan informasi," tuturnya.
Perdana Menteri Australia,
Tony Abbott, meminta Pemerintah Indonesia untuk melupakan persoalan mata-mata
dan melanjutkan kerja sama pencegahan penyelundupan manusia kerja sama pencegahan
penyelundupan manusia. (TRIBUNnews.com -- Minggu, 15 Desember 2013).
"Penghentian
sementara kerja sama pencegahan penyelundupan manusia dengan Indonesia sangat
tidak membantu," ujarnya, seperti dilansir Tribunnews dari Sydney Morning
Herald, Minggu (15/12/2013). "Penyelundupan manusia merupakan kejahatan di
Indonesia dan di Australia. Kerja sama ini harus berlanjut," katanya.
Bulan lalu, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono menunda sementara kerja sama di bidang militer dan
operasi pencegahan penyelundupan manusia dengan Australia, sebagai respon atas dugaan
penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia.
Istana Kepresidenan RI
melalui Juru Bicara Presiden, Julian Aldrian Pasha, menegaskan isu mengenai alasan
penyadapan pihak intelijen Australia terhadap Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono tidak
beralasan. Namun bagi masyarakat umum, bisa saja anggapan serupa itu justru
sebaliknya. Orang banyak ingin tahu bagaimana sesungguhnya pergulatan politik
di lingkungan istana berlangsung.
Sedangkan mengenai
keabsahan dari penyadapan yang dilakukan Intelijen Australia itu tidak bisa
dilihat dalam bentuk hitam putih. Secara etika – pergaulan antar kedua bangsa
dan Negara – bisa saja dianggap tidak elok, tetapi dalam kepentingan politik,
ekonomi dan keamanan bagi masing-masing Negara, penyadapan yang dilakukan
semacam itu wajar saja dilakukan.
Masalahnya, tinggal
bagaimana system keamanan masing-masing pihak untuk melindungi atau menangkal semacam
serangan atau minimal tekanan dari pihak lain. Bukankah jauh sebelumnya, perang
cyber dan system pertahanan berbasis cyber sudah berulang kali diingatkan.
Artinya, bobolnya model
pertahanan yang sepatutnya mengamankan rahasia Negara, kepala Negara maupun ibu
Negara, itu merupakan kelalaian system pertanahan cyber bangsa Indonesia sendiri.
Karenanya, semakin hebohnya penyadapan yang dilakukan pihak Intelijen Australia
terhadap sejumalah orang penting di Indonesia, hanya akan menunjukkan kebodohan
system pertahanan dan model pengamanan terhadap segenap warga bangsa Indonesia
darui kendali bangsa asing.)*
Penulis:
*En Jacob Ereste
Sekjen DPP MIG SBSI, Jl. Tanah Tinggi 2 No. 25,
Jakarta Pusat
