“Oleh karenanya penuntasan agenda reformasi birokrasi mutlak diperlukan,” Tegas dr. Faida, MMR yang cuti selama 71 hari lantaran maju sebagai calon Bupati pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang saat menanggapi kedatangan KPK di Jember baru-baru ini Jumat (16/10/2020).
Kedatangan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), katanya, justru mempercepat reformasi birokrasi. “Semua pihak harus membantu KPK, karena ini semua untuk mempercepat Jember menjadi Kota Layanan Publik yang bersih dari Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN),” katanya.
Diakui Faida, bahwa KKN masih kuat menjadi penghalang. Hambatannya adanya oknum yang masih mempraktekkan cara-cara lama. Misalnya, masih banyak kebijakan bantuan untuk rakyat yang belum tepat sasaran, sehingga yang berhak justru belum menerima.
“Untuk itu lima tahun kedepan tidak boleh ada lagi yang menghambat pembangunan dan layanan rakyat. Memang butuh gerakan luas dan melibatkan seluruh elemen. “Untuk itu harus disiapkan berbagai rencana dan program untuk melawan KKN dan Rakyat harus terlibat,” tegasnya.
Selama lima tahun memimpin Jember, Faida dikenal tidak mentolerir KKN. Jadi wajar kalau banyak yang menghambat pencalonannya. “Namun tidak disangka dukungan rakyat sangat kuat untuk kembali memimpin Jember”. ujar Mohammad Lutfi, salah-satu mahasiswa di Jember.
Bahkan kata Lutfi, harapan rakyat tidak terbendung, sehinggadiminta maju melalui jalur independen atau perserangan. “Pilkada Jember kali ini adalah pertarungan antara Faida yang rekom rakyat dengan dua calon lainnya yang diusung Partai politik,” ujarnya. (eros).
