Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com.
Bencana tahunan yang kerap terjadi, menjadi perhatian Pemerintah Daerah dengan Peraturan
Daerah (Perda) Jember tentang kebencanaan.
Perda yang mengatur, mulai dari mitigasi hingga penanganan diperlukan, sebagai pijakan hukum pemerintah daerah, dalam mengatur anggaran, penanganan dan antisipasi bencana.
"Kita sudah siapkan, sekarang tahap kajian akademis,"ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Sigit Akbari usai Sosialisasi Perda No 3 tahun 2010 Penangulanan bencana Hidrometrologi dan La-mina di Provinsi Jatim, bersama Anggota DPRD Jatim Hari Putri Lestarai di salah-satu Hotel Jember, Sabtu (27/11/2021).
Perda itu, kata Sigit tidak bisa disahkan tahun ini, karena waktunya sangat mepet. Kemungkinan akan dibahas tahun depan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Ya kemungkinan tahun 2022 bisa disahkan, dan Jember punya Perda Kebencanaan,"jelasnya
Sementara, penagangan bencana, masih berdasar SK Bupati Jember No:188.45/1.12/2021 tentang status siaga bencana alam. seperti Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung, surat BMKG Juanda , tentang antisipasi cuaca ekstrim dan lamina, dan surat Plh SekdaProvinsi Jatim.
Oleh karena itu, Sigit berharap dengan adanya Perda tahun depan tersebut, penanganan bencana di kabupaten Jember lebih baik lagi. "Baik dari segi anggaran, relawan dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini bisa berjalan baik," harapnya. (naw).
