Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. Puluhan warga Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas, Rabu (24/8/2022) geruduk Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Mereka menagih janji Bupati Hendy Siswanto yang disampaikan setahun lalu yang menegaskan menertibkan tambak illegal.
Pasalnya, bukannya menepati janjinya yang ditegaskan seusai sidak pada 2021. lalu, justu keberadaan tambak modern liar ‘illegal’ di wilayah Sepadan pantai pesisir selatan mulai dari Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas hingga Paseban kecamatan Kencong, kini semakin menjamur.
"Kami kesini mau nagih janji Bupati, wong sudah satu tahun, kok tidak ada penertiban, soalnya para petani dan nelayan disana paling terdampak, dan pendapatanya menurun, sejak adanya tambak," keluh Djamil salah satu warga Kepanjen, usai audiensi di ruang Praja Mukti Pemkab Jember
Sehingga warga curiga, ada kongkalikong antara pejabat dan Penambak. "Katanya, itu gini tambak-tambak ilegal itu, ada paguyuban, dan ada ijin Bupati, itu kata pihak perusahaan. Kami dari masyarakat awam kan, nggak ngerti apakah ada ijin Bupati atau tidak, kita nggak tau," jelasnya.
Menurut Indra, Bupati Hendy, mengaku tidak pernah mengeluarkan ijin. Sebab hanya tiga perusahaan yang mengantongi, perijinan."Itupun bukan Bupati yang sekarang, tetapi pada masa Bupati sebelumnya," lanjutnya,
Sementara, Kepala Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten (Pemnkab) Jember Indra, katanya berjanji akan segera menindak lanjuti tuntutan warga tersebut, serta akan turun ke lokasi penambakan yang ada di Pantai Selatan Desa Kepanjen.
Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) David Handoko Seto menilai, jia ada ijin Bupati, dipastikan palsu."Sudah pasti Bodong, dan kami minta Pemkab untuk melaporkan siapa saja, yang merekayasa, persetujuan ijin Bupati itu, kepada Polres Jember," tegasnya.
David minta Pemkab tegas, menertibkan tambak-tambak yang cuma berbekal surat kepala desa. "Itu surat apa, mohon ditanyakan, katanya ada Tim penertiban aset Pemkab, kami berharap tim ini mampu bekerja seoptimal mungkin, untuk mengembalikan ekosistem yang lebih benar,"jelasnya
Mengingat pemegang Hak Kelolanya tambak-tambak, masyarakat umum, “Tetapi faktanya para penambak-penambak tersebut, justru pengusaha Cina dari luar Jember, dan pemberdayaan masyarakat lokal juga nggak ada," pungkas legislator Fraksi Nasdem ini. (naw/eros).
