 |
| Kondisi Mall Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi yang terlihat sepi, Kamis (31/7/2025). (Foto: Istimewa) |
Banyuwangi, MAJALAH-GEMPUR.Com -Penyelenggaraan Tour de Banyuwangi Ijen (TDBi) 2025 kembali menyisakan catatan kritis. Kali ini, sorotan datang dari terhentinya pelayanan pajak daerah di Mall Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi, Kamis (31/7/2025), akibat sebagian aparatur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dikerahkan mengikuti kegiatan di kawasan hutan Erek-erek.
Akibatnya, layanan Pajak Daerah Lainnya (PDL) di MPP hanya berlangsung hingga pukul 11.00 WIB. Beberapa warga yang hendak mengurus kewajiban perpajakan terpaksa pulang dengan kecewa.
“Sebagian pelayanan pajak daerah lainnya memang tutup pukul 11.00 karena ikut kegiatan TDBi. Hanya layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tetap buka,” ujar seorang petugas perizinan di MPP saat dikonfirmasi media ini.
Penutupan layanan ini langsung menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Aktivis Banyuwangi, Junjung Subowo dan Risky Kurniawan, menilai langkah tersebut mencerminkan rendahnya prioritas terhadap pelayanan dasar publik.
“Mobilisasi ASN demi ‘tim hore’ harusnya tidak mengorbankan pelayanan utama seperti pajak. Harus ada yang tetap siaga,” tegas mereka.
Senada, Ketua Rumah Advokasi Kebangsaan Banyuwangi, Hakim Said, menyebut keputusan menonaktifkan layanan demi kegiatan seremoni sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip pelayanan publik yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
“Layanan publik tak boleh dikorbankan demi kegiatan promosi wisata. Ini bukan hanya soal jam operasional, tapi soal hak warga negara yang terlanggar,” ungkap Hakim.
Ia menyebut, mobilisasi ASN untuk kegiatan non-pelayanan tanpa dasar mendesak bisa tergolong pelanggaran administratif dan etika birokrasi.
Kepala Bapenda Banyuwangi, Syamsudin, ketika dikonfirmasi, menyatakan pelayanan tetap semestinya berjalan seperti biasa.
“Saya sudah instruksikan sejak pagi agar layanan tetap buka. Hanya sebagian staf yang kami tugaskan untuk naik ke Ijen,” ujarnya.
Namun, temuan di lapangan menunjukkan fakta berbeda. Selain pelayanan PDL yang berhenti di MPP, kantor Samsat Benculuk juga disebut tutup lebih awal dengan dalih akhir bulan. Publik mempertanyakan konsistensi antara kebijakan pimpinan dan realisasi teknis di lapangan.
Atas peristiwa ini, Rumah Advokasi Kebangsaan mendesak Ombudsman RI serta DPRD Banyuwangi untuk mengevaluasi manajemen aparatur sipil negara, khususnya di perangkat strategis seperti Bapenda.
“Ini harus jadi bahan evaluasi menyeluruh. Layanan pajak adalah urusan vital yang tak boleh berhenti karena euforia event. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap birokrasi bisa runtuh,” tegas Hakim. (*)
