Jember, MAJALAH-GEMPUR.Com. – Sebanyak 352 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember pada Rabu (3/9) siang dilantik Bupati Jember Muhammad Fawait, S.E., M.Sc.,
Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha dengan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pejabat yang dilantik.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu menegaskan bahwa rotasi dan pergeseran jabatan dalam birokrasi adalah langkah untuk memperkuat pelayanan publik. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara profesional, tanpa ada kepentingan politik yang menunggangi.
“Saya pastikan bahwa pergeseran ini dilakukan dengan cara profesional, tanpa ada kepentingan politik apapun,” tegas Gus Fawait.
Ia juga mengingatkan para pejabat yang dilantik agar bekerja dengan penuh dedikasi, karena jabatan bupati hanyalah sementara, sedangkan pengabdian para aparatur sipil negara (ASN) sudah berlangsung puluhan tahun. “Jabatan bupati hanya sebentar, sedangkan panjenengan sudah mengabdi puluhan tahun,” ujarnya.
Namun, pelantikan besar-besaran ini tidak lepas dari kritik keras. Raditya Wahyudi, Ketua Bidang Hukum Laskar Jahanam Jember, menilai bahwa proses pelantikan tidak berdasarkan sistem merit yang objektif. Menurutnya, susunan pejabat yang diumumkan Pemkab Jember lebih mencerminkan preferensi pribadi daripada kebutuhan organisasi.
Ia menduga masih ada pejabat bagus malah dikotak ? "Kalau hanya menyusun pejabat karena daerah-daerah kemenangan Pilkada, itu sangat konyol sekali,” kata Radit di hadapan puluhan wartawan.
Nada serupa juga disampaikan Muhammad Samsul, juru bicara Pospera Jember. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang profesional dan tidak boleh dikorbankan hanya karena kepentingan politik praktis,” tegas Samsul.
Di tengah situasi itu, sejumlah kelompok mahasiswa juga dikabarkan sedang menyiapkan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut agar pejabat yang baru dilantik benar-benar bekerja profesional, bukan sekadar produk rotasi yang sarat kepentingan.
Jika kritik dan dugaan tersebut tidak ditanggapi serius, pelantikan 352 pejabat di Jember berpotensi menjadi catatan hitam dalam perjalanan birokrasi dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. (r1ck)
